Akhir Juni, Pemprov DKI Ajukan APBD-P 2017 ke DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mulai membahas draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017 setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 keluar.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan bisa mengajukan APBD-P 2017 itu ke DPRD DKI Jakarta pada akhir Juni 2017.

"Saya pikir akhir bulan ini sudah bisa kami ajukan ke DPRD untuk perubahan 2017," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (5/6/2017).

(Baca juga: Upaya Anies-Sandi Masukkan Program ke APBD-P dan Permintaan untuk Tak Buru-buru)

Saefullah mengatakan, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (Silpa) yang akan dimasukan ke dalam APBD-P 2017 lebih kurang Rp 2 triliun.

Pemprov DKI Jakarta akan kembali mengecek program-program mana yang bisa dilanjutkan atau diubah dalam APBD-P 2017.

Saefullah mengatakan, program kerja gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno juga bisa dimasukkan dalam APBD-P 2017.

"Bisa saja program 100 harinya Pak Anies itu masuk perubahan 2017. Kan rohnya sudah kami dapat, ada 23 janji, kemudian kemarin yang sudah dituangkan dalam program ada 3.000-an, dari itu ada enggak yang bisa masuk perubahan," kata dia.

(Baca juga: Djarot Sulit Akomodasi Kebijakan Anies-Sandi dalam APBD-P DKI 2017)

Program Anies-Sandi yang bisa dimasukkan ke dalam APBD-P 2017, lanjut Saefullah, yakni program-program non-fisik.

"2,5 bulan itu untuk pekerjaan fisik saya rasa sulit karena harus proses lelang 45 hari minimal," ucap Saefullah.