Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengelola Parkir Stasiun: Kami Tidak Dapat Subsidi

Kompas.com - 16/06/2017, 14:54 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Reksa Multi Usaha, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang khusus mengelola parkir, menjelaskan bahwa pihaknya tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Itulah alasan dari pemberlakuan tarif parkir di stasiun saat ini yang dinilai kemahalan oleh jumlah pihak.

Manajer Humas PT Reksa Multi Usaha Nyoman Suardhita, Jumat (16/6/2017), mengatakan, sampai saat ini pihaknya tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Kondisi itu berbeda dengan  anak perusahaan PT KAI yang khusus mengelola layanan KRL commuter line, yakni PT KAI Commuter Jabodetabek.

"KCJ mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam bentuk public service obligation sebasar 60 persen. Sedangkan kami tidak," kata Nyoman.

Hal itulah, kata Nyoman, yang membuat tarif parkir di stasiun relarif lebih mahal dari tarif  KRL itu sendiri.

Saat ini, tarif parkir sepeda motor di stasiun kereta Rp 2.000 untuk satu jam pertama, ditambah Rp 1.000 untuk satu jam berikutnya, kemudian setelah tiga jam, tarifnya menjadi Rp 8.000 untuk seharian. Sedangkan tarif parkir mobil adalah Rp 5.000 untuk satu jam pertama, ditambah Rp 3.000 untuk satu jam berikutnya, kemudian setelah tiga jam, tarifnya menjadi Rp 17.000 untuk seharian.

Menurut Nyoman, besaran tarif yang berlaku mengacu kepada peraturan daerah yang berlaku.

"Dan sebagai anak perusahaan KAI, kami bayar kewajiban sewa-menyewa, pajak, SDM dan investasi sistem," ujar Nyoman.

Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muslich Zainal Asikin sebelumnya mengatakan, tarif parkir sepeda motor yang kini diberlakukan di stasiun belum cukup memicu orang untuk berpindah dari naik sepeda motor ke KRL commuterline. Sebab biaya parkir sepeda motor di stasiun ternyata tidak murah.

"Pas dia mau parkir, ternyata mahal. Jadi mending dipakai saja motornya sampai ke kota," kata Muslich dalam acara diskusi bertema "Kemacetan sehubungan dengan konstruksi infrastruktur transportasi" di Jakarta, Rabu lalu.

Menurut Muslih, lahan parkir di stasiun kereta seharusnya bukan berfungsi untuk profit, melainkan untuk memicu pengguna kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, memarkirkan kendaraannya di lokasi itu dan kemudian beralih ke naik KRL commuterline. Namun ia menganggap hal itu tak akan terjadi selama tarif parkir sepeda motor masih mahal.

"Orang taruh motor di sana, ongkosnya murah. Dia naik kereta, tapi Rp 8000 kan terlalu mahal. Masa parkir dengan biaya naik kereta lebih mahal parkir," kata dia.

Tarif KRL commuterline yang berlaku saat ini adalah Rp 3.000 untuk 1-25 kilometer pertama. Kemudian, pada 10 kilometer berikutnya dan kelipatan, tarif yang dikenakan sebesar Rp 1.000.

Baca juga: Masak Tarif Parkir di Stasiun Lebih Mahal dari Ongkos Naik Kereta?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Megapolitan
Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Megapolitan
Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Megapolitan
Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Megapolitan
Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Megapolitan
Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Megapolitan
Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Megapolitan
Rayakan 'May Day Fiesta', Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Rayakan "May Day Fiesta", Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Megapolitan
Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi

Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi

Megapolitan
Hadiri 'May Day Fiesta', Massa Buruh Mulai Bergerak Menuju GBK

Hadiri "May Day Fiesta", Massa Buruh Mulai Bergerak Menuju GBK

Megapolitan
Pakai Caping Saat Aksi 'May Day', Pedemo: Buruh seperti Petani, Semua Pasti Butuh Kami...

Pakai Caping Saat Aksi "May Day", Pedemo: Buruh seperti Petani, Semua Pasti Butuh Kami...

Megapolitan
Penyebab Mobil Terbakar di Tol Japek: Pecah Ban lalu Ditabrak Pikap

Penyebab Mobil Terbakar di Tol Japek: Pecah Ban lalu Ditabrak Pikap

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com