Anies : Kami Akan Sampaikan Langkah Reklamasi di Waktu yang Tepat - Kompas.com

Anies : Kami Akan Sampaikan Langkah Reklamasi di Waktu yang Tepat

Alsadad Rudi
Kompas.com - 30/10/2017, 10:50 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno saat ditemui di Balai Kota, Rabu (25/10/2017).Kompas.com/Alsadad Rudi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno saat ditemui di Balai Kota, Rabu (25/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku masih menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan langkah kebijakan yang akan diambilnya terhadap reklamasi di Teluk Jakarta.

"Kami akan sampaikan langkah reklamasi di waktu yang tepat," ujar dia saat ditanyakan para wartawan di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).

Tidak melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta merupakan salah satu janji kampanye Anies saat kampanye Pilkada DKI 2017. Saat itu, Anies berjanji akan menghentikan reklamasi jika terpilih sebagai gubernur.

Anies mengaku janji tersebut masih dipegangnya hingga saat ini. Ia juga menyatakan belum ada rencana untuk mengubahnya.

"Kalau soal posisi kita dari kampanye sudah jelas. Enggak ada yang berubah. Langkahnya nanti sesuai DPRD," ujar Anies.

Baca juga : Periksa Sekda DKI, KPK Minta Keterangan soal Reklamasi Pulau G

Penghentian proyek reklamasi merupakan satu janji kampanye Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun di sisi lain, belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut moratorium izin reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta. Artinya, pengembang-pengembang itu dapat kembali melanjutkan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta.

Pencabutan moratoriun ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi yang ditetapkan Menko Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli.

Luhut menegaskan, kewenangan reklamasi Teluk Jakarta berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Pusat. Sehingga, tidak ada pihak manapun yang berhak membatalkan pelaksaannnya, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies dan Sandi.

Baca juga : Anies Baswedan: Reklamasi Teluk Jakarta Bukan Masalah Utama Ibu Kota

Kompas TV Komisi Pemberantas Korupsi membuka penyelidikan baru terkait dugaan suap pembahasan rancangan Perda tentang reklamasi tahun 2016.

 

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisAlsadad Rudi
EditorDian Maharani

Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM