"Butuh Rp 90 Triliun agar Jakarta Punya Sistem Limbah yang Benar"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, DKI Jakarta belum memiliki sistem pengelolaan air limbah yang benar hingga saat ini. Oleh karena itu, butuh investasi yang besar untuk membangun sistem pengelolaan tersebut.

"Karena Jakarta belum punya sistem air limbah yang benar, itu dibutuhkan hampir Rp 90 triliun, tapi untuk periode sampai 2050, untuk bisa membuat Jakarta itu benar-benar mempunyai saluran air limbah yang benar," ujar Bambang di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (8/12/2017).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membenahi sistem pengelolaan air limbah untuk mengubahnya menjadi air bersih. Persediaan air bersih tersebut mencegah terjadinya penyedotan air tanah yang masif, sehingga dapat menahan laju penurunan muka tanah.

"Penurunan muka tanah salah satunya karena pemakaian air tanah yang berlebihan, sumur yang berlebihan, ini yang harus dicegah. Berarti rumah tangga harus punya alternatif dan alternatifnya hanya bisa dari jaringan air bersih yang diberikan oleh Pemda, PDAM," kata Bambang.

Baca juga : Menteri Bambang Desak DKI Benahi Persediaan Air Bersih

Menurut Bambang, butuh investasi sekitar Rp 40 triliun untuk menyediakan air bersih di Ibu Kota. Dengan investasi itu, kata Bambang, Pemprov DKI Jakarta bisa menyalurkan lebih banyak air bersih untuk sekitar 500.000 rumah tangga di Jakarta yang selama ini belum terkoneksi air bersih.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI Jakarta segera mengerjakan sistem pengelolaan air limbah di Jakarta. Pemprov DKI, kata dia, salah satunya akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk membenahi sistem pengelolaan air limbah.

"Kami juga lagi kick off, memastikan bahwa nanti untuk sewerage (saluran air limbah) dan juga drainase, kami lagi kerjakan," ujar Sandi.