Setelah Dijelaskan KPK, DPRD DKI Janji Akan Isi LHKPN

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menerima pengarahan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengisian laporan harta kekayan pejabat negara (LHKPN), Senin (28/5/2018).

Usai dijelaskan selama kurang lebih sejam, anggota DPR menyatakan mereka kini paham dan akan mengisi laporan itu.

"Tadi diberi penjelasan, kami akan ngisi semua anggota 106," kata Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).

KPK menjelaskan seputar tata cara mengisi serta komponen-komponen yang harus dimasukkan dalam LHKPN.

Baca juga: DPRD DKI Ingin Pengisian LHKPN Bisa Didampingi KPK

Taufik mengemukakan, mereka diminta untuk menyerahkan data diri guna mendapat akun dan password.

"Sekarang kan kami nggak paham sama apa yang harus dimasukkan. Baru tadi kan baru tahu misalnya anak kami yang masih...  tanggungan kami, anak kami tetap harus diisi. Banyaklah. Saya kira menariklah penjelasan ini dan memudahkan kami melakukan pengisian," ujar Taufik.

Taufik mengatakan kemungkinan anggota dewan bakal mengisinya sendiri-sendiri. Namun ia memastikan akan ada perwakilan KPK yang akan membantu jika mereka mengalami kesulitan.

"Nanti mungkin ada petugas di sini, dia kan pakai internet. Ya sendiri-sendiri aja kalau nggak ngerti baru dipandu di sini, paling sehari aja. Habis lebaran baru ngisi," kata Taufik.

Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang sebelumnya mengkritik tentang LHKPN DPRD DKI melalui Taufik.

"Mas Taufik, saya mohon maaf mau mengkritik, ya. Jadi, ada beberapa kalau dari peta LHKPN ini, ada beberapa yang menurut saya laporannya harus ditingkatin," ujar Saut, 15 Mei ini.

Saut menyebutkan, dirinya khawatir dengan kondisi itu. Soalnya, belum ada satupun anggota DPRD DKI yang melaporkan harta kekayaannya.

Baca juga: Mohamad Taufik Mengaku Belum Pernah Laporkan LHKPN