Ini Saran YLKI soal KRL Premium

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga ada tekanan terhadap PT Kereta Api Indonesia (KAI) sehingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengadakan KRL commuter line kelas premium.

Ketua YLKI Tulus Abadi menyarankan KAI mengambil kebijakan lain jika ada tekanan finansial.

"Jika alasan PT KAI ingin menambah revenue di luar pendapatan tiket (non fare box), PT KAI bisa melakukan di sektor properti atau iklan," kata Tulus lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (22/12/2018).

Tulus hanya mengingatkan agar iklan yang dipasang sesuai aturan, salah satunya bukan iklan rokok.

Baca juga: YLKI Nilai KRL Commuter Line Premium Kemunduran

Menurut YLKI, PT KAI seharusnya membenahi layanan yang sudah ada alih-alih menambah layanan baru dengan kelas yang lebih tinggi. Keberadaan KRL premium dikhawatirkan mengganggu layanan KRL reguler.

"Seharusnya PT KAI/PT KCI fokus pembenahan pelayanan secara keseluruhan, seperti memperbaiki infrastruktur dan atau menambah rangkaian," ujar Tulus.

Dengan perbaikan infrastruktur dan penambahan rangkaian, jarak antarkereta atau headway akan lebih singkat. Waktu tempuh juga akan lebih tepat.

"Sehingga KRL sbg angkutan masal bisa mengangkut penumpang lebih banyak, dengan keandalan dan pelayanan yang prima," ujar Tulus.

Diberitakan sebelumnya, Anak perusahaan PT KAI, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menguji coba KRL premium pada pertengahan 2019.

Kereta premium akan menggunakan kereta yang sudah ada, dengan tarif yang lebih mahal. Bedanya dengan KRL biasa, rangkaian KRL premium punya tempat duduk yang berbeda, dan tidak akan berhenti di tiap stasiun.

Saat ini, PT KCI tengah melakukan pengadaan tempat duduk.

YLKI menduga langkah ini digulirkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) karena adanya tekanan dari pemerintah. Ia menyebut finansial KAI tertekan karena tengah bertanggung jawab atas proyek LRT Jabodetabek.

YLKI meminta pemerintah dan PT KAI membatalkan rencana pengadaan KRL premium.