Dua Mahasiswa Ditangkap karena Ambil Barang Milik Polisi Saat Demo di Gedung DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menangkap seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Bandung bernama Hatif yang diduga membawa tameng milik polisi.

Hanif sebelumnya diketahui mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 24 September lalu. Foto Hatif saat berpose membawa tameng polisi pun viral di media sosial.

Oleh karena itu, Hatif ditangkap di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2019).

"Saya ditangkap karena saya temukan tameng milik polisi, saya bawa dan foto saya bersama tameng itu viral di media sosial," kata Hatif kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: Polisi Tetapkan 12 Pelajar dan 24 Mahasiswa sebagai Tersangka Aksi Kerusuhan di Kompleks Parlemen Senayan

Selain Hatif, polisi juga menangkap mahasiswa perguruan tinggi asal Jakarta bernam Nabil. Dia ditangkap atas dugaan pencurian handy talkie milik polisi saat aksi unjuk rasa. Nabil pun sempat merekam handy talkie yang diambilnya dalam sebuah video.

"Saya mohon maaf kepada kepolisian atas tingkah laku saya dalam video yang viral," kata Nabil.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kanit IV Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Rovan Richard Mahenu mengatakan, polisi tidak melanjutkan proses hukum keduanya dengan alasan subjektivitas penyidik.

Saat ini, keduanya dikembalikan ke orangtua untuk menjalani pembinaan.

Baca juga: Bantah Polisi, Kontras Ungkap Masih Ada Sekitar 30 Mahasiswa Ditahan

"Untuk kasus ini akan kami lakukan pembinaan. Karena dari hasil diskusi, mereka sudah minta maaf dan mengakui kalah. Kami lihat juga usia-usia mereka masih produktif. Jadi, kami kembalikan ke orangtua," ujar Rovan.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa dilakukan oleh aliansi mahasiswa, pelakar, dan masyarakat sipil di berbagai daerah pada Selasa (24/9/2019) dan Rabu (25/9/2019) sehingga berujung ricuh dengan aparat keamanan di Kompleks Parlemen Senayan.

Demo tersebut digelar karena menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).