Polisi Selidiki Laporan Peretasan Akun Twitter Wakil Menteri Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus dugaan peretasan akun Twitter milik Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi oleh pihak tak bertanggung jawab.

Sebagai informasi, Zainut telah melaporkan dugaan peretasan akun Twitter-nya itu ke Polda Metro Jaya, kemarin.

"Tentunya, dalam laporannya, dia (Zainut) menyampaikan bahwa ada akun Twitter yang memuat apa yang tidak seharusnya disana. Artinya nanti penyidik akan mengecek isi daripada laporan tersebut," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2019).

Nantinya, lanjut Argo, penyidik akan mengklarifikasi pihak pelapor dan sejumlah saksi guna menyelidiki kasus tersebut.

Baca juga: Akun Twitter Wamenag Zainut Diretas, Isinya Konten Pornografi

"Nanti kami akan klarifikasi dulu terhadap pelapor, kemudian kita akan melihat apa saya yang dilaporkan kepada penyidik. Nanti itu membutuhkan waktu, setelah saksi-saksi baru nanti terlapor dan melakukan penyelidikan siapa yang melakukan itu (peretasan akun)," ungkap Argo.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi mengatakan, akun Twitter miliknya diretas oleh orang tidak bertanggung jawab dan sudah melaporkan kejadian itu ke kepolisian.

"Saya sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi Subdit Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya," kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/10/2019), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, pelaporan ke Polda itu atas dugaan peretasan akun dan penyebaran konten bermuatan melanggar kesusilaan.

Kemudian pelaporan juga terkait adanya pencemaran nama baik serta fitnah kepada Wamenag yang dilakukan lebih dari 32 akun media sosial.

Baca juga: Akun Twitter Diretas dan Muat Pornografi, Wamenag Zainut Laporkan 32 Akun Medsos

Sementara akun-akun media sosial atas nama Zainut dikelola tim media yang diketuai Sya'ron Mubarok.

Atas konten yang tidak sesuai norma kesusilaan, Zainut menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas ketidaknyamanan tersebut.