Taufik: Kami Tiap Tahun Temukan Anggaran Tidak Beres, Pasti Dicoret

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, DPRD DKI selalu menemukan anggaran tidak beres yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya. Dia memastikan anggaran-anggaran tersebut selalu dicoret.

"Ada (anggaran) yang tidak beres-beres juga tersisir. Kami setiap tahun menemukan, cuma dulu kan tidak kami buang (lempar) ke publik, kami diskusikan di forum yang sah saat pembahasan," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Taufik menyatakan, anggaran yang janggal dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020, seperti pengadaan lem Aibon, pasti dicoret.

DPRD DKI akan terus menyisir anggaran-anggaran yang janggal tersebut dan mencoretnya.

"Sudah dijamin, pasti tersisir," kata dia.

Taufik menjelaskan, DPRD DKI Jakarta dua kali menyisir anggaran yang diusulkan Pemprov DKI. Pertama, penyisiran dilakukan saat membahas rancangan KUA-PPAS yang berlangsung saat ini. Pembahasan dilakukan di tingkat komisi dan Badan Anggaran.

Baca juga: Wiliam Aditya Sarana Kena Semprot Senior di DPRD DKI, Inggard: Anda kan Baru, Jaga Tata Krama

KUA-PPAS yang sudah dibahas kemudian ditandatangani oleh gubernur dan pimpinan DPRD DKI.

"Nanti ada yang namanya pembahasan (rancangan) APBD, pedomannya adalah KUA-PPAS yang ditandatangani bersama. Nanti disisir-sisir lagi," ucap Taufik.

Pembahasan RAPBD juga dibahas di tingkat komisi dan Badan Anggaran sebelum akhirnya disahkan menjadi APBD.

APBD DKI 2020 harus disahkan paling lambat 30 November 2019. Setelah itu, APBD diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi selama dua pekan.

Taufik meyakini pembahasan APBD selesai sesuai target.

"Sempat, keburu," tutur dia.

Baca juga: Ahok: Detil Anggaran Harus Dimasukan dari Awal, Jadi Mudah Kontrolnya

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI sebelumnya menemukan sejumlah anggaran yang janggal dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Beberapa di antaranya anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana menyampaikan hal itu dalam konferensi pers dan melalui akun Instagram-nya, @willsarana.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menemukan sejumlah anggaran alat tulis kantor yang janggal dalam rancangan KUA-PPAS 2020, seperti bolpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar, kertas F4, A4, folio Rp 213,3 miliar, hingga buku folio Rp 79,1 miliar.