Aliansi Buruh Sebut Hengkangnya Pabrik Sepatu dari Banten Hanya Akal-akalan Pengusaha

TANGERANG, KOMPAS.com - Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3), Maman Nuriman mengatakan hengkangnya puluhan pabrik sepatu dari Provinsi Banten hanya akal-akalan pengusaha untuk memeras tenaga buruh dengan upah sekecil-kecilnya.

"Itu hanya kamuflase saja. Sesungguhnya (pengusaha) masih mampu (membayar upah tinggi)," ujar dia saat ditemui Kompas.com di Kawasan Niaga Terpadu Batu Ceper, Kota Tangerang, Rabu (20/11/2019).

Maman kemudian memberikan contoh sepatu bermerk mahal yang diproduksi di Banten. Sepatu hasil produksi pabrik yang beroperasi di Banten tersebut bisa dijual mahal di luar negeri.

"Ini dijual di negara luar cukup tinggi, satu pasang saja bisa satu juta lebih," kata dia.

Baca juga: Aliansi Buruh Minta UMK Kota Tangerang Naik 12 Persen

Itulah sebabnya, Maman menilai, perusahaan semestinya sangat sanggup untuk membayar buruh dengan upah paling tinggi di angka Rp 150 ribu per hari.

Maman menilai, perusahaan yang memilih hengkang karena alasan UMK yang tinggi ke daerah dengan UMK rendah sama saja memeras keringat buruh dengan bayaran sedikit mungkin.

"Karena melihat di daerah (Jateng) upah buruh sangat rendah sehingga mencari daerah untuk mencapai upah yang sangat rendah," jelas dia.

Sebelumya, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri mengatakan, ada 25 pabrik yang sudah mendapatkan izin mendirikan pabrik di Jawa Tengah.

Baca juga: Terkait Kenaikan UMK, Buruh dari 4 Aliansi Akan Demo di Depan Kantor Gubernur Banten

Bukan untuk membuka cabang, akan tetapi untuk relokasi pabrik-pabrik yang dinilai tidak lagi kompetitif, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

"Terhitung Juni 2019, sudah ada 25 pabrik yang berinvestasi di Jawa tengah dan mendapatkan izin. Dari 25 pabrik itu, sebagai besar dari Banten," ujar dia saat dihubungi Kompas.com.

Namun Firman tidak menyebut secara spesifik berapa jumlah pabrik yang akan hengkang dari Provinsi Banten.

Firman mengaku, pabrik-pabrik tersebut memilih Jawa Tengah sebagai tempat baru mereka karena dinilai lebih kompetitif dari sisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berdampak pada biaya produksi.