Debat Pilkada Depok, Pradi: Lembaga Banyak Dikuasai Kelompok Pak Idris

DEPOK, KOMPAS.com - Calon wali kota Depok nomor urut 1, Pradi Supriatna menyerang rivalnya, Mohammad Idris dalam debat publik terakhir Pilkada Depok 2020, Jumat (4/12/2020).

Pradi yang kini menjadi wakil Idris di pemerintahan Kota Depok menuding bahwa banyak jabatan diisi berdasarkan kedekatan.

"Saya pikir Pak Idris ini harus memberikan kesempatan kepada profesional, orang yang betul-betul siap untuk membangun dan membangun budaya sendiri," kata Pradi.

Baca juga: Pradi: Hampir 15 Tahun Terakhir Pembangunan di Depok Tidak Berjalan Baik

Ungkapan itu ia lontarkan ketika perdebatan berlangsung seputar isu pelestarian budaya Depok.

Ketika itu, Pradi menyalahkan Idris karena enggan menyerahkan kursi ketua dewan kesenian kepada fungsionaris partai.

Idris dalam jawabannya menjelaskan, keengganan itu disebabkan karena ia ingin jabatan itu diisi oleh orang yang profesional dan "lebih pluralis".

"Saya pikir proses itu sudah benar, namun nampaknya bisa dilihat dari berbagai lembaga yang ada, terus terang saya mengatakan, banyak dikuasai oleh kelompok Pak Idris. Dan ini saya pikir kurang tepat untuk ke depan," tuding Pradi.

Baca juga: Pradi-Afifah Sindir Banyak Dokter Duduki Jabatan Struktural, padahal Depok Kekurangan Tenaga Medis

Sebagai informasi, Pilkada Depok 2020 menjadi ajang tempur 2 kandidat petahana.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Ia berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah dua periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Idris-Imam diusung 17 kursi di parlemen, yakni melalui PKS, Demokrat, dan PPP serta Partai Berkarya di luar parlemen.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil Idris saat ini di pemerintahan, akan berusaha menjabat Depok 1.

Ia berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu.

Pradi-Afifah diusung koalisi gemuk terdiri dari Gerindra, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, PSI, serta 7 partai lain di luar parlemen.