RSD Covid-19 Asrama Haji Bekasi Dipastikan Beroperasi Akhir Januari 2021

BEKASI,KOMPAS.com - Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Asrama Haji Bekasi direncanakan mulai beroperasi pada akhir Januari 2021. Jadwal tersebut mundur dari yang sudah direncanakan, yakni beroperasi pada awal Januari 2021.

Hal tersebut dikatakan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Asrama Haji Bekasi Dede Saeful Uyun saat dikonfirmasi, Rabu (12/1/2021).

"Prinsipnya akhir Januari insya Allah harus sudah siap dipergunakan," kata Dede.

Mundurnya jadwal pengoperasian RSD Covid-19 Asrama Haji disebabkan adanya beberapa fasilitas yang harus diperbaiki.

Fasiltas tersebut antara lain bagian plafon yang rusak di beberapa kamar. Plafon rusak tersebut diketahui setelah tim dari Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bekasi melakukan kunjungan ke Asrama Haji Bekasi pada 8 Januari 2021.

Baca juga: Menengok Persiapan Asrama Haji Bekasi yang Diubah Menjadi RSD Covid-19

"Iya untuk kamar pasien di gedung Mina E dan D. di Mina E dan D ada beberapa kamar yang memang plafonnya agak rusak, sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan," jelas Dede.

Selain memperbaiki plafon, Dede juga mendapat catatan untuk menambah gedung guna menampung tenaga medis yang bertugas di RSD Asrama Haji.

Maka dari itu, Dede dan jajarannya sudah menyiapkan gedung baru untuk menampung para tenaga medis.

Terlepas dari perbaikan plafon tersebut, Dede merasa yakin fasilitas lainya tempat cuci tangan, genset untuk arus listrik cadangan, hingga saluran air sudah dipersiapkan dengan baik.

Dia berharap akhir Januari ini RSD Asrama Haji dapat melayani para pasien Covid-19 dengan maksimal.

Baca juga: Selama Jadi RSD Covid-19, Asrama Haji Bekasi Tidak Akan Terima Tamu

Sebelumnya, Asrama Haji Bekasi memang sudah menyediakan dua gedung khusus untuk dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19. Dua gedung tersebut yakni Mina E dan Mina D.

Mina E memiliki kapasitas 70 kamar dengan maksimal empat tidur per kamar. Sedangkan Mina D memiliki 30 kamar dengan kapasitas empat tempat tidur per ruangan.

Dede belum bisa memastikan berapa pasien yang akan ditempatkan per kamar. Hal tersebut, menurut Dede, akan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan.