DPRD Segera Bahas Jadwal Rapat Paripurna Pemberhentiannya, Anies: Kami Hormati Semua Proses

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghormati keputusan DPRD DKI yang segera menggelar rapat badan musyawarah (bamus) untuk menentukan jadwal rapat paripurna pemberhentian dia dan wakilnya, Ahmad Riza Patria.

Rapat bamus itu menurut rencana akan digelar di Grand Cempaka Resort, Cipayung, Bogor, Selasa (30/8/2022).

"Kami hormati semua proses, sebagaimana proses-proses yang lain," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).

Baca juga: Pekan Depan, DPRD Bahas Jadwal Rapat Paripurna Pemberhentian Anies Baswedan-Riza Patria

Dalam kesempatan itu, Anies tak mengomentari lokasi penyelenggaraan rapat bamus di Bogor, Jawa Barat.

Politisi non-parpol tersebut menyatakan bakal menunggu hasil dari rapat bamus itu.

"Jadi, ini (bamus) adalah bagian dari kegiatan DPRD. Kami hormati dan kami lihat saja nanti hasilnya," sebut Anies.

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat bamus di Grand Cempaka Resort, besok.

"(Pemberhentian Anies-Riza) di-bamus-kan dulu," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Momen Anies Ajak Tamu U20 Mayors Summit City Tour Naik Transjakarta dan Ajak Lihat Sunset dari Pelabuhan

Prasetyo menjelaskan, mekanisme ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam UU Pemerintahan Daerah, pemberhentian gubernur dan wakil gubernur harus diusulkan melalui DPRD.

Kemudian, usul pemberhentian itu disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Saat menyampaikan usulan, pimpinan DPRD harus melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna.

Baca juga: Pamerkan Integrasi Transportasi, Anies Ajak Delegasi U20 Naik Bus Listrik dan MRT Jakarta

Prasetyo mengatakan, usulan pemberhentian harus disampaikam kepada Mendagri paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Anies-Riza.

Adapun masa jabatan Anies dan Riza akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Posisi gubernur akan diisi oleh penjabat (Pj) gubernur yang dipilih oleh presiden.