Ada Demo BBM di Balai Kota Tangerang, Perwakilan Pemda Tak Kunjung Keluar sampai Massa Bubar

TANGERANG, KOMPAS.com- Organisasi kemasyarakat (ormas) yang tergabung dalam Barisan Perjuangan Rakyat Tangerang (Baperan) berunjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Senin (19/9/2022).

Selain ormas, terdapat pula kelompok mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga sopir angkutan umum atau angkot.

Massa aksi yang datang membawa atribut demonstrasi seperti poster, spanduk hingga bendera komunitasnya masing-masing.

Baca juga: Buruh Kembali Berunjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM pada 4 Oktober

Salah satu tuntutan mereka yakni meminta pemerintah daerah segera melakukan pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM ini ke pemerintah pusat.

Koordinator aksi, Saipul Basri mengatakan aksi demonstrasi hari ini merupakan upaya untuk meminta dan menuntut pemerintah kota Tangerang agar membuat satu sikap.

Pernyataan sikap tersebut dilakukan baik melalui tertulis maupun secara lisan untuk menyatakan sepakat dengan gerakan-gerakan dalam rangka menolak kenaikan harga BBM.

"Kita meminta pemerintah daerah menandatangani surat pernyataan yang sudah kita siapkan selaku masyarakat Kota Tangerang dengan kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan BBM," kata Saipul di depan masa aksi, Senin.

Baca juga: PKS Pasang Spanduk dan Baliho Tolak Kenaikan Harga BBM, PDI-P Depok: Murni Peduli atau Oportunisme Politik?

Dalam surat pernyataan yang telah mereka siapkan itu, tuntutan utamanya adalah menolak adanya kenaikan harga BBM.

Selain itu, meminta pemerintah pusat agar menjaga dan menstabilkan harga-harga bahan pokok.

"Kami menginginkan daerah Kota Tangerang untuk menandatangani surat pernyataan ini," ucap dia.

Massa Baperan menilai saat ini pemerintah justru membuat kebijakan yang membebani masyarakat.

Baca juga: Wagub Jatim Janji Teruskan 3 Tuntutan Buruh ke Pusat, Terkait BBM hingga Pengupahan

Semestinya, pemerintah memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebab dengan kenaikan harga BBM dinilai berdampak pada berbagai sektor seperti pertanian, transportasi, industri dan lain sebagainya.

"Karena sampai dengan saat ini dampak dari Covid-19 saja kita belum usai, bahkan kita masih sakit," kata dia.

"Namun, banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang menyengsarakan rakyat," tambah dia.

Baca juga: Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa, Desak Pemerintah Kembalikan Harga BBM Bersubsidi