Ada Demo BBM di Balai Kota Tangerang, Perwakilan Pemda Tak Kunjung Keluar sampai Massa Bubar

TANGERANG, KOMPAS.com- Organisasi kemasyarakat (ormas) yang tergabung dalam Barisan Perjuangan Rakyat Tangerang (Baperan) berunjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Senin (19/9/2022).

Selain ormas, terdapat pula kelompok mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga sopir angkutan umum atau angkot.

Massa aksi yang datang membawa atribut demonstrasi seperti poster, spanduk hingga bendera komunitasnya masing-masing.

Salah satu tuntutan mereka yakni meminta pemerintah daerah segera melakukan pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM ini ke pemerintah pusat.

Koordinator aksi, Saipul Basri mengatakan aksi demonstrasi hari ini merupakan upaya untuk meminta dan menuntut pemerintah kota Tangerang agar membuat satu sikap.

Pernyataan sikap tersebut dilakukan baik melalui tertulis maupun secara lisan untuk menyatakan sepakat dengan gerakan-gerakan dalam rangka menolak kenaikan harga BBM.

"Kita meminta pemerintah daerah menandatangani surat pernyataan yang sudah kita siapkan selaku masyarakat Kota Tangerang dengan kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan BBM," kata Saipul di depan masa aksi, Senin.

Dalam surat pernyataan yang telah mereka siapkan itu, tuntutan utamanya adalah menolak adanya kenaikan harga BBM.

Selain itu, meminta pemerintah pusat agar menjaga dan menstabilkan harga-harga bahan pokok.

"Kami menginginkan daerah Kota Tangerang untuk menandatangani surat pernyataan ini," ucap dia.

Massa Baperan menilai saat ini pemerintah justru membuat kebijakan yang membebani masyarakat.

Semestinya, pemerintah memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebab dengan kenaikan harga BBM dinilai berdampak pada berbagai sektor seperti pertanian, transportasi, industri dan lain sebagainya.

"Karena sampai dengan saat ini dampak dari Covid-19 saja kita belum usai, bahkan kita masih sakit," kata dia.

"Namun, banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang menyengsarakan rakyat," tambah dia.

Sampai aksi demonstrasi tersebut bubar, tidak ada perwakilan pemerintah daerah yang datang menemui para pengunjuk rasa dan menyelesaikan tuntutan massa aksi.

Pemerintah telah menaikkan harga pertalite, solar, dan pertamax pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Harga pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 trriliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.