Harapan DPD Golkar DKI untuk Pj Gubernur Jakarta: Mau Terima Saran dan Kritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar berharap nantinya penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta bisa menerima kritik dan saran.

Sebab, kata dia, memimpin Jakarta, utamanya pada masa transisi, tidak mudah, mengingat Jakarta memiliki banyak tantangan.

"Harapan kami nanti Pj gubernur itu mau mendengar saran, kritikan bahkan untuk memimpin Jakarta selama masa transisi," kata Zaki di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2022).

Zaki mengatakan, ke depannya kondisi Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pj gubernur yang akan menjabat lebih dari dua tahun.

Baca juga: Kadin Berharap Pj Gubernur DKI Bisa Permudah Investasi di Jakarta

Pj gubernur harus memikirkan Jakarta akan dibuat seperti apa setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

"Sudah barang tentu pusat bisnis, perdagangan, dan juga mungkin servis jasa, dan ke depannya akan menjadi kota yang sangat besar pengaruhnya bagi Indonesia," ujar dia.

Selain itu, Zaki juga berharap Pj gubernur DKI bisa berkolaborasi dengan semua pihak serta memiliki visi misi pembangunan.

"Karena hampir tiga tahun, hampir menjadi definitif dan tanpa kampanye, hampir satu periode itu," ungkap dia.

Baca juga: Formappi Sebut Tugas Penting Pj Gubernur DKI, Antar Jakarta Menuju Masa Pensiun sebagai Ibu Kota

Adapun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah menyerahkan tiga usulan calon Pj gubernur DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (14/9/2022).

Ketiga calon tersebut yakni Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Prasetyo meminta Kemendagri segera menidaklanjuti usulan nama-nama Pj gubernur dari DPRD DKI Jakarta.

Sebab, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya, Ahmad Riza Patria, akan segera berakhir 16 Oktober 2022.