Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menilik Naik Turunnya Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi 3 Tahun Terakhir Versi SMRC

Kompas.com - 28/05/2023, 20:45 WIB
Dzaky Nurcahyo,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang ditangkap lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru-baru ini, merupakan salah satu yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengungkapkan berdasarkan catatan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi tiga tahun lalu atau tepatnya pada Mei 2020 mencapai 66,3 persen.

Kemudian Mei 2023 atau tiga tahun setelahnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi merangsek naik di angka 79,7 persen.

"Jadi, kalau kita lihat 'kepala' dan 'ekor', maka terlihat kepuasan publik atas kinerja Presiden secara umum mengalami kenaikan dari 66,3 persen pada survei Mei 2020 menjadi 79,7 persen di survei terakhir 23-24 Mei 2023," papar Deni dalam konferensi pers, Minggu (28/5/2023).

Baca juga: Survei SMRC: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Jokowi 79,6 Persen

Selama tiga tahun itu, tentu ada fluktuasi. Salah satu titik terendah terjadi pada Oktober 2020.

Deni menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi adalah serangkaian peristiwa unjuk rasa menolak UU Omnibus Law di kota-kota besar Indonesia. Terjadi insiden yang melukai warga dalam peristiwa itu.

"Di Oktober 2020 ini (tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Jokowi) cukup rendah, yakni 63,2 persen yang puas," ujar Deni.

"Pada saat itu memang banyak demonstrasi di mana-mana yang menentang UU Cipta Kerja dan tingkat keamanan jadi perhatian karena cukup banyak demonstran yang mengalami luka pada saat itu sehingga respons publik terhadap kinerja pemerintah mengalami penurunan," lanjut dia.

Baca juga: Mengaku Sering Temui Jokowi, Ganjar: Beliau Mentor Saya

Salah satu titik terendah antara lain terjadi di pertengahan Juni 2021 hingga pertengahan 2022.

Menurut Deni, salah satu faktornya adalah kuatnya narasi perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Isu ini kurang populer di mata publik sehingga menurunkan kadar kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi.

Angka yang kurang memuaskan juga terjadi pada September 2022, di mana ssat itu terjadi kenaikan harga BBM. Angka kepercayaan publik atas pemerintahan Jokowi bahkan menyentuh yang terendah, yakni 62 persen.

Namun, setelah itu, publik mulai menaruh kepercayaannya kembali kepada pemerintahan Jokowi hingga seperti yang tercatat pada Mei 2023.

Baca juga: Safari Politik di Banten, Ganjar Sebut Pembangunan Era Jokowi Harus Dilanjutkan

Salah satu penyebab tingginya angka kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi adalah penilaian soal keberhasilan menangani perekonomian pascapandemi.

Diberitakan sebelumnya, survei yang digelar SMRC menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di angka 79,6 persen. Sementara itu, responden yang menjawab tak puas atas kinerja Presiden Jokowi berada di angka 18,1 persen.

Survei ini sendiri diketahui digelar dengan metode wawancara melalui sambungan telepon dari tanggal 23 hingga 25 Mei 2023.

Jumlah responden, yakni 915 orang yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Adapun, seluruh responden adalah WNI, di atas 17 tahun atau sudah menikah, dan memiliki telepon selular pribadi.

Margin of error survei ini yakni kurang lebih 3,3 persen dan tingkat kepercayaannya mencapai 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Kondom Bekas Berserak, Satpol PP Jaga RTH Tubagus Angke

Banyak Kondom Bekas Berserak, Satpol PP Jaga RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Bukan Rebutan Lahan Parkir, Ini Penyebab Pria di Pondok Aren Gigit Jari Satpam Gereja hingga Putus

Bukan Rebutan Lahan Parkir, Ini Penyebab Pria di Pondok Aren Gigit Jari Satpam Gereja hingga Putus

Megapolitan
PN Jakbar Tunda Sidang Kasus Narkotika Ammar Zoni

PN Jakbar Tunda Sidang Kasus Narkotika Ammar Zoni

Megapolitan
Pelaku dan Korban Pembunuhan Wanita Dalam Koper Kerja di Perusahaan yang Sama

Pelaku dan Korban Pembunuhan Wanita Dalam Koper Kerja di Perusahaan yang Sama

Megapolitan
Pembunuh Perempuan Dalam Koper Curi Uang Rp 43 Juta Milik Perusahaan Tempat Korban Kerja

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Curi Uang Rp 43 Juta Milik Perusahaan Tempat Korban Kerja

Megapolitan
Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Berkali-kali Minta Dipulangkan dari RSJ Bogor

Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Berkali-kali Minta Dipulangkan dari RSJ Bogor

Megapolitan
Mengaku Kerja di Minimarket, Pemuda Curi Uang Rp 43 Juta dari Brankas Toko

Mengaku Kerja di Minimarket, Pemuda Curi Uang Rp 43 Juta dari Brankas Toko

Megapolitan
Kronologi Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus, Kesal Teman Korban Ikut Memarkirkan Kendaraan

Kronologi Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus, Kesal Teman Korban Ikut Memarkirkan Kendaraan

Megapolitan
Syarat Maju Pilkada DKI Jalur Independen: KTP dan Pernyataan Dukungan Warga

Syarat Maju Pilkada DKI Jalur Independen: KTP dan Pernyataan Dukungan Warga

Megapolitan
17 Kambing Milik Warga Depok Dicuri, Hanya Sisakan Jeroan di Kandang

17 Kambing Milik Warga Depok Dicuri, Hanya Sisakan Jeroan di Kandang

Megapolitan
Pintu Rumah Tak Dikunci, Motor Warga di Sunter Dicuri Maling

Pintu Rumah Tak Dikunci, Motor Warga di Sunter Dicuri Maling

Megapolitan
Viral Video Geng Motor Bawa Sajam Masuk Kompleks TNI di Halim, Berakhir Diciduk Polisi

Viral Video Geng Motor Bawa Sajam Masuk Kompleks TNI di Halim, Berakhir Diciduk Polisi

Megapolitan
Ibu Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Bakal Dipindahkan ke Panti ODGJ di Bandung

Ibu Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Bakal Dipindahkan ke Panti ODGJ di Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Curi Uang Korban

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Curi Uang Korban

Megapolitan
Ketua RW Nonaktif di Kalideres Bantah Gelapkan Dana Kebersihan Warga, Klaim Dibela DPRD

Ketua RW Nonaktif di Kalideres Bantah Gelapkan Dana Kebersihan Warga, Klaim Dibela DPRD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com