JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak para kepala daerah di wilayah penyangga Ibu Kota untuk memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) untuk mengatasi masalah polusi udara di daerah masing-masing.
Permintaan Heru disampaikan saat bertemu dengan kepala daerah dalam diskusi publik penanganan polusi udara di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).
"Kita bisa bersama untuk melakukan jangka panjang yaitu ruang terbuka hijau untuk se-Jabodetabek," kata Heru.
Selain memperbanyak RTH, Heru Budi juga menyarankan kepala daerah untuk menanam pohon sebagai penanganan polusi udara meski upaya tersebut masuk dalam jangka panjang.
Baca juga: Hampir 1 Juta Kendaraan Masuk Jakarta Tiap Hari, Heru Budi Minta Daerah Penyangga Terapkan Uji Emisi
"Kalo saya hampir setiap Minggu menanam pohon. Saya minta rekan-rekan Bekasi, Bogor, Depok juga sama-sama (menanam pohon). Perlu disumbang tidak pohonnya dari Dinas Pertamanan?" ucap Heru.
"Saya rasa kita bisa menggunakan CSR, jadi bapak tunjuk aja daerah mana, titik nanti kita bersama-sama para stakeholder yang bisa melakukan ini," sambungnya.
Heru sebelumnya meminta para pemilik gedung tinggi di Ibu Kota untuk melakukan penyiraman air secara massal dari atap gedung.
Menurut Heru, penyiraman massal dari atas gedung itu dilakukan sebagai penanganan kualitas udara buruk di Ibu Kota.
"Gedung-gedung tinggi yang ada di Pemda DKI ini bersama-sama melakukan istilahnya mass water, kira-kira gitu ya," ujar Heru.
Baca juga: Heru Budi Perintahkan Pemilik Gedung di Jakarta Siram Jalan dari Atap
Heru mengatakan, penyiraman massal itu juga akan dilakukan dari atap gedung di bawah Pemprov DKI dan pemerintah pusat, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Rencana soal penyiraman massal dari atap gedung itu sebelumnya juga telah dibahas dengan beberapa kementerian terkait.
"Tadi saya juga sudah bertemu dalam rangka peresmian LRT, para menteri kita bersama-sama (akan melakukan). Pertama bangunan milik Pemda DKI, para Wali Kota kemarin saya sudah perintahkan bangunan Pemda, begitu juga bangunan BUMN dan BUMD," ucap Heru.
Terkait mekanisme penyiraman nantinya, Heru mengatakan akan disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
"Tinggal nanti Pak Asep di sini sampaikan konsepnya itu panduan harus ada sehingga nanti ketika kita kumpulkan pemilik gedung tinggi itu sudah ada," ucap Heru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.