Antisipasi Pedagang "Kerek" Harga Pangan Sepihak, Pemprov DKI Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk aktif mensosialisasikan harga dan stok pangan melalui media sosial kepada warga DKI.

Menurut August, sosialisasi itu agar para pembeli bisa mengetahui harga pasaran pangan yang terbentuk.

"Sehingga penjual tidak berspekulasi untuk menaikkan harga jual karena keterbatasan informasi (assymetric information) akan stok maupun harga pasaran komoditas," ujar August dalam keterangannya, Jumat (6/10/2023).

Baca juga: Harga Pangan di Jakarta Mulai Naik, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Segera Bertindak

August menyarankan sosialisasi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) itu bisa dilakukan via media sosial.

Informasi tersebut dianggap penting bagi penjual untuk menaikkan atau menurunkan harga.

"DKPKP perlu mensosialisasikan harga maupun stok bahan pangan melalui media sosial," kata August.

Dengan demikian, informasi terkait stok dan harga pasaran bisa diterima pedagang dan pembeli dengan tepat.

"Dengan informasi harga yang akurat, pembeli akan menentukan sikap untuk membeli sekarang atau menunda. Dan penundaan akan menstabilkan kembali harga pasar," ucap August.

Baca juga: Masuk Daftar Tempat Parkir Bertarif Disinsentif, Pasar Santa Masih Berlakukan Harga Normal

Sebelumnya, August meminta Pemprov DKI untuk menstabilkan harga pangan di Ibu Kota.

"Pengecekan seperti operasi pasar ini sangat penting dilakukan Pemprov DKI untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan stok pangan di lapangan aman," ujar dia.

August mengatakan, sejumlah harga bahan pangan di wilayah DKI Jakarta yang terpantau naik beberapa antara laun beras, daging, hingga gula dan garam dapur.

Ia menyebut, salah satu contoh harga daging sapi untuk potongan paha belakang di Pasar Petojo Ilir, Gambir, Jakarta Pusat, menyentuh sekitar Rp 170.000 per kilogram.

Menurut August, sebelum harga yang kembali meroket, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) harus mengantisipasi adanya potensi lonjakan harga pangan.

Baca juga: Ada 8 Tersangka Dugaan Korupsi Senilai Rp 236 Miliar, Termasuk Pejabat PT Telkom

"Di tengah Presiden menggalakkan ketahanan pangan, harusnya Pemprov DKI Jakarta sudah maju melangkah," ucap August.

"Selain itu juga harus fokus pada penanaman tanaman produktif, manajemen dan penataan distribusi daging sapi, ayam, telur yang harus terus ditingkatkan," kata dia.