Sivitas Akademika UI Singgung Kebebasan Berekspresi yang Tertindas dan Keserakahan

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, membacakan isi deklarasi kebangsaan atas nama warga dan alumni UI.

Deklarasi bertajuk "Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali” tersebut terdiri dari empat poin terkait sikap mereka dalam mengawal pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Kami berdiri di sini, mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia, untuk segera merapatkan barisan, guna mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi," ujar Harkristuti di Rotunda, UI, Kota Depok, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Sivitas Akademika UI Bacakan Deklarasi Kebangsaan, Minta Pemilu Bebas Intimidasi dan Ketakutan

Selain itu, mereka menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, serta berlangsung jujur dan adil.

Sivitas akademika UI menuntut semua ASN, Pejabat Pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.

"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing," kata Harkristuti.

Dalam seruan tersebut, mereka merasa terpanggil untuk memulihkan demokrasi yang sudah terganggu akibat kecurangan dalam perebutan kuasa yang nihil etika.

Hal ini, kata Harkristuti, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa.

Oleh sebab itu, mereka mengaku prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia.

Saat ini, Indonesia dirasa telah menghilangkan etika dalam bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan.

Baca juga: Soal Pemilu 2024, BEM UI: Rakyat Dipertontonkan Dinamika Demokrasi yang Sakit, Jauh dari Jujur dan Adil

"Kami resah dan geram atas sikap dan tindak laku para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tata kelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang pemilu," kata Harkristuti.

Ia juga menyinggung soal keserakahan pemerintah yang berdampak pada punahnya sumber daya alam.

"Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali napsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai, ada orang-orang, flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita," lanjut dia.