BEKASI, KOMPAS.com - Aliansi gabungan mahasiswa lintas Bekasi-Karawang menggelar aksi demo di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (6/2/2024) sore.
Puluhan mahasiswa itu untuk menyikapi situasi politik yang terjadi di Tanah Air belakangan ini terutama pada masa Pemilu 2024.
Selama kurang lebih dua jam demonstran berorasi di Jalan Cut Mutia. Orasi mereka merupakan bentuk kekecewaan berkait netralitas Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia.
Baca juga: Mahasiswa Bekasi-Karawang Bagi-bagi Selebaran Berisi Lima Dosa Politik Jokowi
Syahran, perwakilan dari Universitas Singaperbangsa Karawang mengingatkan Jokowi sebagai Kepala Negara, agar bersikap netral dan segera kembali kepada koridor demokrasi yang sehat.
"Untuk itu Aliansi Bakar mengingatkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera kembali kepada koridor demokrasi yang sesuai amanat Undang-Undang," paparnya.
Para demonstran membawa spanduk bertuliskan "Kembalikan Demokrasi" dan "Tolak Dinasti Politik".
Selain itu, ada pula mahasiswa yang memegang spanduk dengan tulisan "Jokowi Mencederai Demokrasi" dan menyebarkan selebaran berisi "Lima Dosa Politik Jokowi".
Baca juga: Aliansi Mahasiswa Bekasi-Karawang Minta Jokowi Netral dan Kembali ke Koridor Demokrasi
Menurut Syahran, Jokowi saat ini menunjukkan keberpihakannya dan seolah melepaskan jabatannya sebagai pejabat negara.
Lebih lanjut, Jokowi dinilai para mahasiswa sedang "bertugas" sebagai seorang ayah yang membantu sang anak melalui kekuasaannya.
"Presiden saat ini berpihak, presiden bukan lagi sebagai pejabat publik. Presiden saat ini menjadi seorang ayah yang ingin melakukan kekuasaannya demi seorang anak," ujarnya.
Para demonstran juga menilai saat ini Jokowi sudah tidak sayang lagi kepada rakyatnya karena hanya mementingkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: Mahasiswa: Ketua MK dan KPU Melanggar Etik, Kini Siapa yang Bisa Kita Percaya?
"Jokowi sayang anak, tapi Jokowi tidak sayang rakyat untuk saat ini," ucap Syahran.
Selain membawa spanduk, demonstran juga membagikan selebaran kepada pengguna jalan yang berisikan "Lima Dosa Politik Jokowi.
"Isinya di sini ada lima dosa politik Jokowi, yang pertama mendukung capres penculikan aktivis 98 dan pelanggaran HAM," ujar Syahran.
Dosa kedua, yakni Jokowi dinilai membangun politik dinasti sebagai salah satu cara upaya dari penguasa untuk melanjutkan kekuasaannya dengan berbagai cara.
"Jokowi memang tidak melanggar hukum, tetapi Jokowi melanggar etika moralitas berbangsa dan bernegara," ujar Syahran.