Mau Jadi Megapolitan atau Megapelitan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti bidang perkotaan Yayat Supriatna menilai konsep megapolitan dengan Jakarta sebagai pusatnya sudah semestinya diterapkan.

Namun, sebagai inti kawasan dengan dukungan kekuatan pendanaan yang lebih besar, pemerintah Jakarta terkesan enggan berbagi madu dengan wilayah-wilayah pendukungnya.

Yayat lantas menyindir sikap pemerintah Jakarta yang dipandangnya terlampau pelit terhadap pemerintah di daerah pendukung.

"Sebenarnya mau jadi megapolitan atau megapelitan. Kalau untuk mengatasi banjir di Jakarta lalu dengan pembangunan waduk di hilir, Kabupaten Bogor, kenapa cuma kasih dana hibah Rp 5 miliar?" sindir Yayat saat menjadi pembicara dalam seminar manajemen perkotaan di Kampus Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Rabu (2/5/2012).

Jumlah tersebut menurut Yayat terlalu kecil untuk mengongkosi pembangunan waduk untuk menyalurkan air Sungai Ciliwung.

Dana yang dimiliki Pemprov DKI sendiri jauh lebih besar, selain memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber dana tambahan.

"Apalagi kerugian yang diakibatkan oleh banjir di Jakarta jauh lebih besar dari nilai Rp 5 miliar," imbuh Yayat.

Peneliti dari Universitas Trisakti ini menyebutkan, harus ada kompensasi yang dikeluarkan Jakarta untuk mengatasi persoalan-persoalan kota jika ingin bekerja sama dengan daerah pendukung. Untuk itu, sangat tidak beralasan bila pemerintah Jakarta terlalu irit dalam soal kompensasi antarwilayah.

"Wajar jika Pemerintah Bogor, misalnya, tidak siap membangun waduk. Ya, karena kompensasinya terlalu kecil," tandas Yayat.

Ia berharap, pemerintah Jakarta pada periode mendatang lebih mampu membangun sinergi dengan wilayah sekitarnya dan tidak arogan sebagai Ibu Kota negara.

"Jakarta tidak bisa menyelesaikan problem-problemnya sendirian. Jakarta butuh bantuan dari kawasan penyangga baik untuk atasi banjir, transportasi, pemukiman hingga sumber daya manusianya," pungkas Yayat.