Dana Dipangkas, Dinas Pertamanan Belum Punya Alternatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina Soerjowati mengaku belum memiliki rencana alternatif menyusul keluarnya instruksi gubernur untuk memangkas 25 persen anggaran di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Saat ini, ia masih fokus merancang skema anggaran untuk menyokong program-program di tahun 2013.

"Saya belum berpikir ke arah sana, pemangkasan itu bisa jadi enggak kena semua program. Tapi kami akan buat skemanya dan kembali paparkan dalam waktu dekat," kata Catharina kepada Kompas.com, Kamis (15/11/2012).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang bertekad memangkas 25 persen anggaran di tahun 2013. Hal itu ditempuh sebagai upaya efisiensi budget tanpa harus mengurangi manfaat bagi masyarakat.

Adapun anggaran lebih akan difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan di beberapa sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, serta usaha kecil dan menengah (UKM).

Padahal, Dinas Pertamanan dan Pemakaman berencana akan menambah sekitar 30 taman baru di semua wilayah di DKI. Seperti misalnya di Jalan Sardan, Jalan Benda, Jati Padang, Pulo Gebang, Kebagusan, dan Jakarta di wilayah lainnya.

Berkaca dari sebelumnya, anggaran yang diperlukan untuk membangun 25 taman di 2012 sekitar Rp 250 miliar. Akan tetapi jumlah tersebut dibagi untuk berbagai keperluan. Di antaranya untuk pembelian tanaman, pemeliharaan taman, termasuk membuat jalur pendestrian di Jalan Gatot Subroto, Harmoni-Kota, Cikini, dan Kebon Sirih.

Sementara lainnya, pembebasan lahan ruang terbuka hijau untuk dijadikan makam juga masuk dalam program unggulan 2013. Prioritas pembebasan lahan untuk makam sedikitnya dilakukan di empat titik. Yakni tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Pondok Ranggon, Rorotan, dan Pulau Kelapa.

Diprioritaskannya pembebasan lahan di empat titik tersebut karena lahan makam memiliki beberapa fungsi strategis. Selain sebagai tempat pemakaman, makam juga merupakan ruang terbuka hijau yang dapat berperan sebagai daerah resapan.

Meski demikian, di luar empat titik ruang terbuka hijau yang akan dijadikan makam itu, Pemerintah Provinsi DKI juga membangun beberapa taman di sejumlah titik demi memperbanyak ruang terbuka hijau yang bermanfaat untuk meresap air dan mengurangi risiko banjir.

Anggaran untuk pembangunan ruang terbuka hijau masih terus disusun, sedangkan pembangunan makam yang lahannya masih dalam proses pembebasan akan menggunakan anggaran yang ditentukan selanjutnya.