Ketua DPP PAN Dukung Jokowi Pertahankan Lurah Susan

"Sikap tegas kedua pejabat itu secara langsung berkontribusi pada usaha untuk mempertahankan dan memperkuat kemajemukan bangsa dan semangat toleransi," ujar Ketua DPP PAN Bara Hasibuan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (30/9/2013).

Menurut Bara, desakan warga yang meminta penggantian Susan justru menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap penghormatan nilai-nilai Pancasila dan kemajemukan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pemindahan Susan dikhawatirkan dapat memberikan inspirasi dan menjadi pembenaran bagi kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan desakan mengganti pejabat publik karena adanya perbedaan keyakinan," imbuhnya.

Dalam keterangan tertulis yang juga ditandatangani Wakil Ketua DPD RI dan fungsionaris PAN La Ode Ida, PAN mendesak pemerintah pusat untuk berperan aktif dalam mempromosikan dan memperkuat prinsip Pancasila dengan mempromosikan nilai toleransi di masyarakat.

"Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, harus menghargai, bukan ikut melemahkan proses seleksi yang berdasarkan kompetensi," sebut Bara.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta Jokowi mengevaluasi segera penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya.

"Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Nah, ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI," ujar Gamawan.

Wacana evaluasi penempatan Susan terus bergulir menjadi perang sentimen antara Ahok, panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama, dengan Gamawan Fauzi. Dengan gayanya yang "sedikit" berbeda dari Jokowi, ia menyebutkan bahwa Gamawan Fauzi sebaiknya belajar konstitusi terlebih dahulu sebelum meminta Jokowi mengevaluasi penempatan Susan hanya karena mendapat desakan dari warga yang mayoritas lain keyakinan dari Susan.