Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Klan Politik Tidak Masalah, yang Penting Tidak Korupsi

Kompas.com - 07/10/2013, 14:03 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah termasuk berkuasa dan menduduki sejumlah jabatan di Provinsi Banten. Mengenai hal itu, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, bentuk klan dalam suatu perpolitikan bukanlah suatu masalah. Yang terpenting, kata dia, bersih dari tindak korupsi.

"Saya kira klan politik enggak masalah. Yang penting enggak korupsi saja, sih," ujar Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin (7/10/2013).

Basuki mengatakan, inti permasalahan korupsi di Indonesia bukan bagaimana harus mengubah sistem klan, melainkan bagaimana pejabat yang menduduk jabatan publik mesti melalui proses pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat yang bersangkutan.

"Intinya itu, kita tidak berani terapkan pembuktian terbalik harta pejabat sebetulnya," ujar Basuki.

Pembuktian terbalik itu, menurutnya, bisa dilakukan pada proses Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seorang pejabat. Dengan demikian, nantinya, lanjut Basuki, siapa pun yang menjadi pejabat mesti diperiksa mengenai harta kekayaan yang dimiliki.

"Jadi, siapa pun yang menjadi pejabat harus diperiksa hartanya dari mana, dari pajak dia bayar, biaya hidupnya, sama hartanya sesuai atau tidak," ujar Basuki.

Hanya, kata Basuki, penerapan pembuktian harta terbalik dalam LHKPN itu pemeriksaannya tidak dilakukan secara mendalam. "Kami kan kalau sudah jadi pejabat cuma ditanya benar enggak sih kamu punya rumah sekian, sertifikatnya, mobil sekian. Tapi, enggak ditanya dari mana kamu dapat. Itu masalah, jadi sumber masalah di situ," ujar Basuki.

Terkait dengan persoalan korupsi sendiri, Indonesia, menurutnya, juga telah mengambil bagian pada pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 melalui undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2006. Basuki berpendapat, dengan penerapan pembuktian harta terbalik tersebut, asal-usul kekayaan seorang pejabat negara menjadi jelas dan tidak ada unsur korupsinya.

"Persoalannya, bagaimana yang korup tidak bisa jadi pejabat. Nah yang korup supaya tidak bisa jadi pejabat cara kontrolnya pembuktian terbalik. Jadi, dijadikan syarat. Jadi, siapa mau jadi pejabat syaratnya itu," ujarnya.

Seperti diketahui, lingkaran kekuasaan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten diduduki sejumlah kerabat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Atut merupakan putri dari Chasan Sochib, penguasa dari Banten yang kini memimpin wilayah paling barat Pulau Jawa tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kronologi Kampung Susun Bayam Digeruduk Ratusan Sekuriti Suruhan Jakpro

Kronologi Kampung Susun Bayam Digeruduk Ratusan Sekuriti Suruhan Jakpro

Megapolitan
KPAI: Siswa SMP yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Rawat Jalan di Rumah

KPAI: Siswa SMP yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Rawat Jalan di Rumah

Megapolitan
BNN Ungkap Lima Kasus Peredaran Narkoba, Salah Satunya Kampus di Jaktim

BNN Ungkap Lima Kasus Peredaran Narkoba, Salah Satunya Kampus di Jaktim

Megapolitan
Antisipasi Percobaan Bunuh Diri Berulang, KPAI Minta Guru SMP di Tebet Deteksi Dini

Antisipasi Percobaan Bunuh Diri Berulang, KPAI Minta Guru SMP di Tebet Deteksi Dini

Megapolitan
Bus Transjakarta Bisa Dilacak 'Real Time' di Google Maps, Dirut Sebut untuk Tingkatkan Layanan

Bus Transjakarta Bisa Dilacak "Real Time" di Google Maps, Dirut Sebut untuk Tingkatkan Layanan

Megapolitan
Kampung Susun Bayam Dikepung, Kuasa Hukum Warga KSB Adu Argumen dengan Belasan Sekuriti

Kampung Susun Bayam Dikepung, Kuasa Hukum Warga KSB Adu Argumen dengan Belasan Sekuriti

Megapolitan
Fakta Penutupan Paksa Restoran di Kebon Jeruk, Mengganggu Warga karena Berisik dan Izin Sewa Sudah Habis

Fakta Penutupan Paksa Restoran di Kebon Jeruk, Mengganggu Warga karena Berisik dan Izin Sewa Sudah Habis

Megapolitan
KPAI Minta Hukuman Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar Diperberat

KPAI Minta Hukuman Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar Diperberat

Megapolitan
Pemerkosa Remaja di Tangsel Masih Satu Keluarga dengan Korban

Pemerkosa Remaja di Tangsel Masih Satu Keluarga dengan Korban

Megapolitan
Pabrik Narkoba di Bogor Terbongkar, Polisi Klaim 'Selamatkan' 830.000 Jiwa

Pabrik Narkoba di Bogor Terbongkar, Polisi Klaim "Selamatkan" 830.000 Jiwa

Megapolitan
Siasat Pabrik Narkoba di Bogor Beroperasi: Kamuflase Jadi Bengkel, Ruangan Pakai Peredam

Siasat Pabrik Narkoba di Bogor Beroperasi: Kamuflase Jadi Bengkel, Ruangan Pakai Peredam

Megapolitan
Ratusan Sekuriti Geruduk Kampung Susun Bayam, Perintahkan Warga Segera Pergi

Ratusan Sekuriti Geruduk Kampung Susun Bayam, Perintahkan Warga Segera Pergi

Megapolitan
Lima Tahun Berlalu, Polisi Periksa 5 Terduga Pelaku Penusukan Noven Siswi SMK Bogor

Lima Tahun Berlalu, Polisi Periksa 5 Terduga Pelaku Penusukan Noven Siswi SMK Bogor

Megapolitan
Pemerkosa Remaja di Tangsel Sudah Mundur dari Staf Kelurahan sejak 2021

Pemerkosa Remaja di Tangsel Sudah Mundur dari Staf Kelurahan sejak 2021

Megapolitan
Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Minta Mediasi ke Pemilik Lahan

Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Minta Mediasi ke Pemilik Lahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com