Megawati: Sampah di Ciliwung Diurus Pemerintah Pusat dan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan persoalan sampah di Sungai Ciliwung, Jakarta, bukan hanya urusan Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga menjadi urusan pemerintah pusat.

"Persoalan sampah di Ciliwung tidak mungkin diselesaikan sendiri. Ini semua harus dikoordinasikan bersama daerah dan pusat," ujar Mega seusai menonton film Rashed' bersama Gubernur DKI Jokowi di Erasmus Huis, Jakarta, Senin (11/11/2013) malam.

Mega mengatakan, kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat lantaran Sungai Ciliwung mengalir di dua provinsi, yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Di sisi lain, ia mengakui koordinasi antara pemerintah daerah lemah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat harus turun tangan untuk menyelesaikan koordinasi itu. Jika pemerintah pusat telah mengambil solusi porsi besarnya, Mega melanjutkan, maka hal itu tinggal disambut dengan program pemerintah daerah setempat.

Salah satu hal yang telah dikomunikasikan ke Jokowi adalah membuat daur ulang sampah terpadu persis di tepi Sungai Ciliwung, dan sosialisasi hidup bersih warga. "Semua sudah saya bicarakan dengan Jokowi, bagaimana yang efisien dan efektif. Itu yang menjadi tugas Jokowi," lanjut Mega.

Saat ditanya apakah mewujudkan pemerintah pusat yang mengakomodasi cita-citanya itu adalah dengan memajukan Jokowi sebagai calon presiden pada 2014 mendatang, Presiden keenam RI tersebut enggan berkomentar lagi.

"Di sini urus sampah, bukan urus politik," ujar Mega.

Jokowi yang mendampingi Mega enggan berkomentar soal pembagian tugas menata Ciliwung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut. "Sudah malam, besok saja," ujar Jokowi. Ia dan Mega menaiki satu mobil dan langsung bertolak dari kawasan tersebut.