Tunggu Penugasan, PGN Belum Bisa Bantu Jokowi Tambah Pasokan Gas

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Gas Negara atau PGN berkomitmen membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan pasokan gas untuk bahan bakar ratusan bus yang akan datang pada Desember 2013. Namun, PGN masih harus menunggu penugasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan harga khusus mengatasi hal ini.

Kepala Departemen Komunikasi Korporat PGN Ridha Ababil mengatakan, hingga saat ini Kementerian ESDM belum memberikan penugasan pada PGN soal penyediaan pasokan gas untuk transportasi di Jakarta. Pemerintah pusat diketahui baru menugaskan Pertamina.

"PGN sudah siap bantu Pemprov DKI. Tapi kita dapat bergerak lebih cepat lagi kalau ada penugasan untuk mengonversi BBM ke BBG," kata Ridha kepada Kompas.com, Jumat (6/12/2013) pagi.

Penugasan tersebut, kata Ridha, sangatlah penting supaya ada tambahan pasokan gas yang khusus dialokasikan untuk sektor transportasi dengan harga yang lebih cocok. Hal itu dikarenakan gas yang dijual saat ini di sektor transportasi berharga sama dengan sektor industri hingga PGN mengalami kerugian finansial.

"Selama ini kita jual seharga Rp 3.100 per liter. Ini sebenarnya belum masuk ke skala ekonomi kami. Makanya, kita butuh penugasan dari pemerintah pusat agar tidak merugi melulu," ujar Ridha.

Bulan ini Pemprov DKI akan mendatangkan 650 bus untuk mengoptimalkan jalur busway di Jakarta. Jumlah itu terdiri atas 310 bus transjakarta dan 340 bus sedang. Dari jumlah bus transjakarta itu, 20 di antaranya masih berbahan bakar solar dan akan dipasang converter kit bahan bakar gas (BBG).

Persoalan tak sampai situ. Pasokan gas yang masih minim mengancam pengoperasian ratusan bus pengurai macet tersebut. Keberadaan 9 stasiun pengisian bahan bakar gas dan 4 unit mobile refueling unit (MRU) saat ini hanya mampu melayani kebutuhan 579 unit bus transjakarta. Jika datang ratusan bus lagi, mau tak mau jumlah SPBG atau MRU di Jakarta harus ditambah.