Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negosiasi Jokowi dengan PT Jakarta Monorel

Kompas.com - 26/02/2014, 07:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih bernegosiasi dengan PT Jakarta Monorel (JM) terkait beberapa poin kerja sama. Pemprov DKI Jakarta tidak mau merugi karena perjanjian kerja sama (PKS) yang salah, seperti pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan, ada tiga hal yang masih dalam perundingan antara pihaknya dan PT JM, pemegang izin pembangunan monorel di Jakarta. Pertama, soal jaminan bahwa pemerintah akan memberikan dana segar jika nantinya pendapatan moda transportasi itu tak mampu menutupi biaya operasional alias merugi.

"Dalam PKS yang lama disebut bahwa jika jumlah penumpang kurang dari 160.000 per hari, kita (Pemprov DKI) harus beri subsidi. Nah, itu yang kita sekarang enggak mau," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (25/2/2014) sore.

Kedua, soal penguasaan properti di sepanjang proyek monorel oleh PT JM. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut ingin agar ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipakai PT JM untuk menambah pendapatan dan mana yang tidak. Jangan sampai, lanjut Jokowi, Pemprov DKI abai terhadap hal ini.

Ketiga, lebih spesifik, yakni soal pemasangan iklan di sepanjang jalur monorel. Jokowi juga ingin ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipasang iklan dan mana yang tidak. Hal tersebut juga penting mengingat pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta dari iklan, reklame, dan lainnya, cukup signifikan.

"Negosiasi ini enggak ada tenggat waktunya sih, tapi itu akan kita kejar terus supaya cepat rampung. Secepatnyalah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, PKS antara Pemprov DKI dan PT JM diketahui habis masa waktunya pada awal 2014 ini. Terdapat beberapa poin dalam PKS yang Pemprov DKI ingin ubah. Negosiasi tersebut tak lebih hanya untuk memastikan bahwa Pemprov DKI tak merugi karena proyek monorel tersebut.

Monorel di Jakarta atau yang resmi bernama Jakarta Eco Transport (JET) terdiri dari dua rute, yakni greenline dan blueline. Rute greenline memiliki panjang 11,5 kilometer dari Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Senayan-Jalan Asia Afrika-Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-Kuningan. Sedangkan blueline memiliki panjang 9,7 kilometer yang bakal membentang dari Kampung Melayu-Tebet-Kuningan-Kasablanka-Tanah Abang Roxy-Mal Taman Anggrek dengan penambahan jalur ke wilayah Jakarta Timur, yakni dari Pondok Kelapa-Sentral Timur dan Jakarta Barat, yakni ke Puri Indah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Taruna Tingkat 1 STIP Dipulangkan Usai Kasus Penganiayaan oleh Senior

Taruna Tingkat 1 STIP Dipulangkan Usai Kasus Penganiayaan oleh Senior

Megapolitan
Ketika Ahok Bicara Solusi Masalah Jakarta hingga Dianggap Sinyal Maju Cagub DKI...

Ketika Ahok Bicara Solusi Masalah Jakarta hingga Dianggap Sinyal Maju Cagub DKI...

Megapolitan
Kelakuan Pria di Tanah Abang, Kerap Makan di Warteg tapi Bayar Sesukanya Berujung Ditangkap Polisi

Kelakuan Pria di Tanah Abang, Kerap Makan di Warteg tapi Bayar Sesukanya Berujung Ditangkap Polisi

Megapolitan
Viral Video Maling Motor Babak Belur Dihajar Massa di Tebet, Polisi Masih Buru Satu Pelaku Lain

Viral Video Maling Motor Babak Belur Dihajar Massa di Tebet, Polisi Masih Buru Satu Pelaku Lain

Megapolitan
Personel Gabungan TNI-Polri-Satpol PP-PPSU Diterjunkan Awasi RTH Tubagus Angke dari Prostitusi

Personel Gabungan TNI-Polri-Satpol PP-PPSU Diterjunkan Awasi RTH Tubagus Angke dari Prostitusi

Megapolitan
Tumpahan Oli di Jalan Juanda Depok Rampung Ditangani, Lalu Lintas Kembali Lancar

Tumpahan Oli di Jalan Juanda Depok Rampung Ditangani, Lalu Lintas Kembali Lancar

Megapolitan
Warga Minta Pemerintah Bina Pelaku Prostitusi di RTH Tubagus Angke

Warga Minta Pemerintah Bina Pelaku Prostitusi di RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Jakarta Disebut Jadi Kota Global, Fahira Idris Sebut   Investasi SDM Kunci Utama

Jakarta Disebut Jadi Kota Global, Fahira Idris Sebut Investasi SDM Kunci Utama

Megapolitan
Kilas Balik Benyamin-Pilar di Pilkada Tangsel, Pernah Lawan Keponakan Prabowo dan Anak Wapres, Kini Potensi Hadapi Kotak Kosong

Kilas Balik Benyamin-Pilar di Pilkada Tangsel, Pernah Lawan Keponakan Prabowo dan Anak Wapres, Kini Potensi Hadapi Kotak Kosong

Megapolitan
Jejak Kekerasan di STIP dalam Kurun Waktu 16 Tahun, Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh...

Jejak Kekerasan di STIP dalam Kurun Waktu 16 Tahun, Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh...

Megapolitan
Makan dan Bayar Sesukanya di Warteg Tanah Abang, Pria Ini Beraksi Lebih dari Sekali

Makan dan Bayar Sesukanya di Warteg Tanah Abang, Pria Ini Beraksi Lebih dari Sekali

Megapolitan
Cerita Pelayan Warteg di Tanah Abang Sering Dihampiri Pembeli yang Bayar Sesukanya

Cerita Pelayan Warteg di Tanah Abang Sering Dihampiri Pembeli yang Bayar Sesukanya

Megapolitan
Cegah Praktik Prostitusi, Satpol PP DKI Dirikan Tiga Posko di RTH Tubagus Angke

Cegah Praktik Prostitusi, Satpol PP DKI Dirikan Tiga Posko di RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Oli Tumpah Bikin Jalan Juanda Depok Macet Pagi Ini

Oli Tumpah Bikin Jalan Juanda Depok Macet Pagi Ini

Megapolitan
RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi, Komisi D DPRD DKI: Petugas Tak Boleh Kalah oleh Preman

RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi, Komisi D DPRD DKI: Petugas Tak Boleh Kalah oleh Preman

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com