Bahkan, kata Nirwono, jajaran pamong praja tersebut baru mau bekerja ketika ada kunjungan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Karena mereka selama ini bekerja setengah hati. Kerja kalau Jokowi blusukan. Kalau sistem yang baik kan harusnya tidak begitu," kata dia kepada Kompas.com, Sabtu (1/3/2014).
Nirwono mengatakan, seharusnya mereka bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan, tanpa harus menunggu lagi instruksi dari Jokowi. "Jangan hanya tergantung pada Gubernur saja dalam penertiban PKL. Sebuah kota yang benar adalah adanya sistem yang berjalan. Peraturan sudah ada; lurah, camat sudah ada. Jadi tanpa disuruh gubernur pun mereka harusnya sudah melakukan pekerjaan," kata Nirwono.
"Jadi, yang perlu dibenahi adalah SDM. Peraturan sudah ada, dan lokasi mana saja yang boleh digunakan untuk berjualan maupun tidak berjualan, PKL-nya sudah tahu kok," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah PKL di beberapa kawasan, seperti di Pasar Palmerah, Pasar Gembrong, dan Pasar Jatinegara kembali berjualan lagi di trotoar jalan. Padahal beberapa bulan lalu, para PKL tersebut baru saja ditertibkan, akibat menjadi satu dari beberapa penyebab kemacetan yang terjadi di ibukota. kawasan-kawasan tersebut merupakan tempat yang pada tahun lalu dilakukan penertiban PKL.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.