Ingin Terapkan "Parking Meter", Ahok Menyerah kepada Preman

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku hambatan dan tantangan terbesar dalam menerapkan parking meter adalah premanisme. Kendati demikian, Basuki mengaku tidak mampu melawan para preman-preman yang kerap menguasai lahan parkir liar tersebut.

"Saya sih enggak siap menghadapi mereka. Saya enggak ada pistol," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Menurut dia, preman-preman yang berada di jalan bukan lawan utama Pemprov DKI. Namun, preman yang berada di balik preman-preman itulah yang menjadi lawan Pemprov dan harus segera diantisipasi.

Tak jarang, pihak yang berada di balik preman dan mendapat setoran parkir liar itu berasal dari aparat pemerintahan maupun pejabat birokrat. Sementara untuk preman-preman yang berada di jalan dan bertindak sebagai juru parkir liar, Basuki merencanakan untuk merekrut dan mempekerjakannya di bawah Unit Pengelola Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Rencananya, mereka akan diperkerjakan sebagai pengawas sistem parking meter yang segera diterapkan di beberapa ruas jalan di Ibu Kota.

Dengan memperkerjakan preman menjadi juru parkir resmi dan pengawas parking meter, para preman akan mendapatkan penghasilan yang sama, tetapi masuk ke dalam kas daerah terlebih dahulu.

Hal tersebut diyakini dapat menekan kebocoran retribusi parkir on street yang cukup tinggi selama ini.

Bahkan, Basuki menjanjikan preman yang menjadi juru parkir resmi itu mendapat penghasilan hingga Rp 4,8 juta.

Meski demikian, tidak semua preman dapat menjadi juru parkir resmi. UPT Perparkiran Dishub DKI akan menyeleksinya.

"Preman itu harus diberantas, tapi tetap dicarikan solusi. Memang negara ini negara preman apa? Seleksi saja, kan hanya beberapa ruas yang diterapkan parking meter," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Lebih lanjut, terkait penerapan parking meter, ia menitipkan pesan kepada perusahaan pemenang tender untuk menyediakan closed circuit television (CCTV) atau kamera pengawas di 15 titik lokasi parking meter.

Spesifikasi mesin parking meter itu akan persis dengan sistem yang diterapkan di kota Boston, Oklahoma, Houston, New York, Chicago, Long Angeles, dan China.

Misalnya, jika tarif parkir per jam Rp 3.000, dan hanya parkir setengah jam, sisa Rp 1.500 tidak bisa kembali, tetapi bisa dipakai saat parkir lagi di lokasi yang sama.

Apabila ada pengendara yang bayar parkir satu jam tetapi ternyata parkir selama 3 jam, petugas parkir akan mengecek apakah kendaraan tersebut membayar atau tidak sesuai waktu parkir dan akan diberi tiket untuk tarif kelebihannya.

CCTV juga dimanfaatkan sebagai pengawas jika ada pelanggaran semacam itu. Apabila ada pelanggaran, sanksi blokir STNK akan ditegakkan. Oleh karena itu, dalam menjalankan parkir meter ini, DKI berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.

Untuk menerapkan parking meter, Pemprov DKI bekerja sama dengan swasta. Kerja sama akan dilakukan dengan sistem revenue sharing. Revenue share adalah pembagian omzet, atau pendapatan kotor, yang belum dikurangi operasional.

Rencananya kerja sama DKI bersama swasta itu akan dilakukan selama 10 tahun. Pembagian keuntungan direncanakan sekitar 70 persen untuk Pemprov DKI dan 30 persen untuk swasta. Nantinya, perusahaan yang menjadi pemenang lelang tender investasi parking meter adalah perusahaan yang berani memberi keuntungan terbesar ke DKI.