Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rieke Minta Jokowi Selamatkan Satinah dari Hukum Pancung

Kompas.com - 26/03/2014, 11:41 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota. Bersama Direktur Migrant Care Anis Hidayah, keduanya meminta Jokowi membantu menyelamatkan Satinah, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan dihukum pancung di Arab Saudi.

"Jadi, kalau menurut Mas Jokowi, sudah tidak boleh lagi mekanisme diat (uang duka keluarga) sebagai solusi kasus-kasus vonis hukuman mati," kata Rieke di Balaikota Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Mengapa Rieke meminta perlindungan kepada Jokowi yang Gubernur DKI? Menurut Rieke, sejak awal persidangan pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia tidak pernah mendampingi Satinah, sedangkan sidang eksekusi Satinah tinggal tujuh hari lagi.

Menurut dia, uang yang terkumpul untuk Satinah baru Rp 12 miliar dari total Rp 21 miliar yang harus dibayarkan. Sementara uang yang terkumpul dari hasil patungan sebesar Rp 2,4 miliar.

"Kalau tentang kebijakan sekarang, lebih baik ditanyakan kepada pemerintahan Pak SBY. Tapi, mau bagaimana lagi, waktunya sudah mendesak," kata Rieke.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap kasus yang menimpa Satinah. Sebagai warga negara Indonesia (WNI), sebaiknya semua eksekusi bisa dibatalkan.

Jokowi menjelaskan, saat ini, masih ada kekurangan Rp 9 miliar untuk menutupi uang diat tersebut. Oleh sebab itu, Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bergotong royong mengumpulkan uang duka sebelum pelaksanaan hukuman eksekusi.

"Semua orang harus punya kepedulian yang sama karena biar bagaimanapun Satinah ini juga WNI yang harus dilindungi," kata Jokowi.

Satinah seorang TKI asal Ungaran, Jawa Tengah, mengadu nasib ke Arab Saudi. Namun, di sana, dia mendapat siksaan dari majikannya. Satinah melakukan perlawanan sehingga menewaskan majikannya.

Pengadilan Arab Saudi memutuskan bahwa Satinah bersalah dan harus menjalani hukuman pancung pada 3 April 2014. Untuk bisa bebas dari hukuman tersebut, Satinah harus membayar uang maaf sebesar Rp 25 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com