Punya Program Penggunaan BBG, DKI Bingung Tak Ada SPBG

"Tapi, karena tidak ada SPBG, programnya dihentikan. Di Monas juga tidak ada asupan gas," kata Akbar, kepada wartawan, di Balaikota Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Mantan Kepala BLU Transjakarta itu mengaku pihaknya belum berbicara sama sekali dengan PGN terkait penggunaan BBG untuk mobil operasional DKI. Apabila rencana itu terlaksana, harus diatur terlebih dahulu dengan dasar hukum peraturan gubernur (Pergub).

‎Sementara jika masyarakat ingin beralih menggunakan bahan bakar gas, pihaknya beserta Dinas Perindustrian dan Energi bakal membantu mendistribusikan converter kit atau alat konverter.

"Bisa saja nanti dilakukan juga oleh Dinas Energi. Tapi memang sampai sekarang, tidak ada pembicaraan sama sekali dengan PGN untuk penggunaan BBG di mobil operasional," kata Akbar.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication PGN Ridha Ababil mengaku telah mengusulkan penggunaan BBG pada kendaraan operasional di Pemprov DKI, termasuk mobil Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

"Itu sebagai contoh agar masyarakat DKI tahu kalau pemimpinnya berkomitmen menghilangkan subsidi BBM yang tiap tahunnya mencapai Rp 300 triliun. Nanti mereka bakal mengikuti jejak pemimpinnya," kata Ridha.

Apabila DKI sepakat dengan usulan itu, PGN berjanji bakal menginvestasikan Mobile Refueling Unit (MRU) sekitar Balaikota Jakarta. Selain itu, PGN juga meminta Pemprov DKI mensosialisasikan warga untuk beralih menggunakan BBG. Ia mengklaim, PGN telah membangun SPBG, namun tak ada warga yang mengonsumsinya. PGN menargetkan bakal membangun 10 SPBG dan 1 MRU tahun ini.