Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri: DKI Ini Kacau...

Kompas.com - 15/08/2014, 09:44 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyayangkan lambatnya manajemen kerja Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terkait usulan pembuatan SK Mendagri atas pelantikan 106 anggota DPRD DKI Terpilih 2014-2019.

Direktur Fasilitas Kepala Daerah Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri Dodi Riyadmadji mengaku baru mendapat usulan SK pelantikan anggota DPRD DKI pada Rabu (13/8/2014) sore.

"DKI ini kacau, ingin diangkat lebih dulu dari daerah lain tapi baru kemarin kasih usulan," kata Dodi saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Padahal, sesuai SOP (standard operating procedure) yang ada, pembuatan SK memerlukan waktu hingga 14 hari lamanya. Meski demikian, karena hal ini mendesak, ia berjanji bakal secepatnya memproses dan menerbitkan SK Mendagri sebelum tanggal pelantikan, yakni pada 25 Agustus 2014. "Kami usahakan secepatnya (SK) keluar," kata Dodi.

Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede optimis pelantikan anggota dewan terpilih tetap sesuai rencana awal. Ia mengakui, hingga kini, SK Pengangkatan dari Mendagri belum terbit.

Surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta atas penetapan 106 anggota DPRD DKI 2014-2019 telah diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Surat itu juga telah diteruskan ke Kemendagri melalui Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) DKI Jakarta. "Pengangkatannya tergantung kalau SK-nya sudah keluar. Mudah-mudahan semua sesuai rencana awal," kata Mangara.

Untuk acara pelantikan, Mangara menjamin tidak ada acara yang mewah. Pelantikan bakal diselenggarakan seperti pelantikan anggota DPRD tahun-tahun sebelumnya. Ia mengklaim, Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran sama sekali untuk pelantikan anggota DPRD DKI.

"Kita dapat alokasi anggaran untuk Sekwan Rp 120 miliar. Dana itu untuk gaji pegawai, dan kegiatan operasional, bukan untuk pelantikan," kata dia.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengaku hingga kini belum mendapat undangan pelantikan anggota DPRD DKI terpilih. Ia justru melihat adanya ketidakharmonisan antara hubungan Kemendagri dengan Pemprov DKI. "Jaraknya itu dekat tapi jauh," ujar adik kandung Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik ini.

Dia mengaku tidak memiliki persiapan khusus jelang pelantikan. Sebab, Sanusi telah melakoni pelantikan wakil rakyat ini sejak periode-periode sebelumnya. "Kalau misalnya pelantikannya diundur, saya juga tetap anggota dewan," kata Sanusi berseloroh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gaji Dipotong untuk Tapera, Pegawai Swasta: Curiga Uangnya Dipakai Lagi oleh Negara

Gaji Dipotong untuk Tapera, Pegawai Swasta: Curiga Uangnya Dipakai Lagi oleh Negara

Megapolitan
Fakta-fakta Penemuan Mayat Dalam Toren Air di Pondok Aren: Korban Sempat Pamit Beli Kopi dan Ponselnya Hilang

Fakta-fakta Penemuan Mayat Dalam Toren Air di Pondok Aren: Korban Sempat Pamit Beli Kopi dan Ponselnya Hilang

Megapolitan
Heru Budi Sebut Bakal Ada Seremonial Khusus Lepas Nama DKI Jadi DKJ

Heru Budi Sebut Bakal Ada Seremonial Khusus Lepas Nama DKI Jadi DKJ

Megapolitan
Keberatan soal Iuran Tapera, Karyawan Keluhkan Gaji Pas-pasan Dipotong Lagi

Keberatan soal Iuran Tapera, Karyawan Keluhkan Gaji Pas-pasan Dipotong Lagi

Megapolitan
Duka Darmiyati, Anak Pamit Beli Kopi lalu Ditemukan Tewas Dalam Toren Tetangga 2 Hari Setelahnya

Duka Darmiyati, Anak Pamit Beli Kopi lalu Ditemukan Tewas Dalam Toren Tetangga 2 Hari Setelahnya

Megapolitan
Pengedar Narkoba di Koja Pindah-pindah Kontrakan untuk Menghilangkan Jejak dari Polisi

Pengedar Narkoba di Koja Pindah-pindah Kontrakan untuk Menghilangkan Jejak dari Polisi

Megapolitan
DPC Gerindra Tunggu Instruksi DPD soal Calon Wali Kota Pilkada Bogor 2024

DPC Gerindra Tunggu Instruksi DPD soal Calon Wali Kota Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Perempuan Tewas Terlindas Truk Trailer di Clincing, Sopir Truk Kabur

Perempuan Tewas Terlindas Truk Trailer di Clincing, Sopir Truk Kabur

Megapolitan
Keluarga di Pondok Aren Gunakan Air buat Sikat Gigi dan Wudu dari Toren yang Berisi Mayat

Keluarga di Pondok Aren Gunakan Air buat Sikat Gigi dan Wudu dari Toren yang Berisi Mayat

Megapolitan
Heru Budi: Tinggal Menghitung Bulan, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Heru Budi: Tinggal Menghitung Bulan, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Megapolitan
Saat Bintang Empat Prabowo Pemberian Jokowi Digugat, Dinilai Langgar UU dan Sarat Konflik Kepentingan

Saat Bintang Empat Prabowo Pemberian Jokowi Digugat, Dinilai Langgar UU dan Sarat Konflik Kepentingan

Megapolitan
Tabrakan Beruntun di Jalan Yos Sudarso, Pengendara Mobil dan Motor Luka-luka

Tabrakan Beruntun di Jalan Yos Sudarso, Pengendara Mobil dan Motor Luka-luka

Megapolitan
Dalam 5 Bulan, 20 Warga Kota Bekasi Meninggal karena DBD

Dalam 5 Bulan, 20 Warga Kota Bekasi Meninggal karena DBD

Megapolitan
Petugas Tertibkan Stiker Kampanye Bakal Calon Wali Kota Bogor yang Tertempel di Angkot

Petugas Tertibkan Stiker Kampanye Bakal Calon Wali Kota Bogor yang Tertempel di Angkot

Megapolitan
APK Kandidat Cawalkot Bogor Dicopot karena Belum Masa Kampanye, Termasuk Milik Petahana

APK Kandidat Cawalkot Bogor Dicopot karena Belum Masa Kampanye, Termasuk Milik Petahana

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com