Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan "Suudzon" Pengunduran Diri Jokowi Dihalang-halangi...

Kompas.com - 30/08/2014, 07:37 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Merah Putih DPRD DKI Jakarta membantah mereka punya niat menghalang-halangi pengunduran diri Gubernur DKI Joko Widodo. Apalagi, surat pengunduran diri Jokowi pun sampai sekarang belum tiba di DPRD.

"Jangan berprasangka buruk lah. Kalau sudah duluan berprasangka buruk pasti tidak akan ketemu. Berpikirnya yang lurus saja. Jangan suudzon," kata anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI, M Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Ketua DPD Gerindra DKI ini pun lalu menjelaskan, sampai sekarang belum ada sama sekali sura pengunduran diri yang dilayangkan Jokowi ke DPRD DKI. Padahal, menurut dia, Jokowi seharusnya sudah mulai mengajukan surat pengunduran diri dari sekarang.

"Yang mau mengajukan pengunduran diri kan bukan dewan, tapi Jokowi. Terus ribetnya apa di dewan. kecam Taufik. Jokowi, kata dia, seharusnya sudah mulai mengajukan surat pengunduran diri dari sekarang agar DPRD dapat segera memprosesnya.

Terlebih lagi, lanjut Taufik, proses pengunduran diri itu akan dibarengi dengan pidato pertanggungjawaban. "Dalam Undang-undang 32 tahun 2004, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan," ujar dia.

Jokowi saat ini juga adalah presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014. Status tersebut mengharuskannya mengundurkan diri dari posisi Gubernur DKI Jakarta, sebelum pelantikan sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Relakan Dagangan Basah, Nanang Bersyukur Kiosnya di Pasar Poncol Tak Ikut Terbakar

Relakan Dagangan Basah, Nanang Bersyukur Kiosnya di Pasar Poncol Tak Ikut Terbakar

Megapolitan
Langkah PDI-P Untuk Pilkada 2024 di DKI dan Sumut Dinilai Tak Ringan

Langkah PDI-P Untuk Pilkada 2024 di DKI dan Sumut Dinilai Tak Ringan

Megapolitan
Akhir Pelarian Caleg PKS Asal Aceh yang Terlibat Bisnis Narkoba, Buron sejak Maret 2024

Akhir Pelarian Caleg PKS Asal Aceh yang Terlibat Bisnis Narkoba, Buron sejak Maret 2024

Megapolitan
Runutan Polemik Kampung Susun Bayam yang Dimulai sejak Pembangunan JIS

Runutan Polemik Kampung Susun Bayam yang Dimulai sejak Pembangunan JIS

Megapolitan
FBJ Deklarasikan Dukungan untuk Anies Baswedan Maju Jadi Calon Gubernur Jakarta 2024

FBJ Deklarasikan Dukungan untuk Anies Baswedan Maju Jadi Calon Gubernur Jakarta 2024

Megapolitan
Diperkosa Ayah Tiri, Anak di Kemayoran Diberi Rp 5.000 Sambil Diancam Dicelakai jika Mengadu

Diperkosa Ayah Tiri, Anak di Kemayoran Diberi Rp 5.000 Sambil Diancam Dicelakai jika Mengadu

Megapolitan
Perkosa Anak Disabilitas, Pemilik Warung di Kemayoran Beri Rp 10.000 agar Korban Tutup Mulut

Perkosa Anak Disabilitas, Pemilik Warung di Kemayoran Beri Rp 10.000 agar Korban Tutup Mulut

Megapolitan
3 Kios di Pasar Poncol dan Satu Rumah Warga Terbakar, Diduga akibat Korsleting

3 Kios di Pasar Poncol dan Satu Rumah Warga Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Polisi Tetapkan Eks Staf Kelurahan di Tangsel sebagai Tersangka Pemerkosaan Remaja

Polisi Tetapkan Eks Staf Kelurahan di Tangsel sebagai Tersangka Pemerkosaan Remaja

Megapolitan
Terkait Dorongan ke Pilkada Sumut, Pengamat: Ahok Digunakan PDI-P buat Pusat Pemberitaan

Terkait Dorongan ke Pilkada Sumut, Pengamat: Ahok Digunakan PDI-P buat Pusat Pemberitaan

Megapolitan
Saat DPRD DKI Kritik Penyelenggaraan PPDB, Berujung Permohonan Maaf Disdik

Saat DPRD DKI Kritik Penyelenggaraan PPDB, Berujung Permohonan Maaf Disdik

Megapolitan
Setelah 1,5 Tahun Dilaporkan, Pelaku Pemerkosaan Remaja di Tangsel Akhirnya Ditangkap Polisi

Setelah 1,5 Tahun Dilaporkan, Pelaku Pemerkosaan Remaja di Tangsel Akhirnya Ditangkap Polisi

Megapolitan
Penolakan Revisi UU Penyiaran Menguat, Kebebasan Pers Terancam dan Demokrasi Dikhawatirkan Melemah

Penolakan Revisi UU Penyiaran Menguat, Kebebasan Pers Terancam dan Demokrasi Dikhawatirkan Melemah

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 28 Mei 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 28 Mei 2024

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta 28 Mei 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta 28 Mei 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com