Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Pendapat Mantan Wagub DKI Prijanto

Kompas.com - 11/09/2014, 17:22 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menyatakan, arti demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat yang pelaksanaannya bisa dengan berbagai macam cara.

Menurut dia, penerapan demokrasi tidak harus dengan cara pilih langsung. Apalagi, kata dia, bila mengacu pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka pelaksanaan demokrasi yang tepat diterapkan di Indonesia adalah demokrasi perwakilan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai musyawarah.

Prijanto lalu mengambil contoh mengenai sistem noken yang diterapkan di Papua pada pemilu presiden lalu. Kata dia, sistem seperti itulah yang sebenarnya sesuai dengan budaya Indonesia.

"Penerapan demokrasi tidak harus dengan cara one man one vote. Kita baru disuguhi dalam pilpres bentuk demokrasi di Papua, yakni sistem noken. Demokrasi lewat musyawarah yang selanjutnya diwakili ketua suku atau ketua adat. Itulah demokrasi Indonesia yang hidup di dalam suku-suku bangsa kita," kata Prijanto kepada Kompas.com, Kamis (11/9/2014).

Karena itu, Prijanto menilai pemilihan kepala daerah oleh para anggota DPRD bukan berarti menghilangkan hak politik warga negara. Sebab, para anggota DPRD adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Artinya, rakyat telah memercayakan suaranya diwakili oleh orang-orang tersebut.

Prijanto justru mengaku heran dengan pihak-pihak yang ragu apabila pemilihan kepala daerah diserahkan ke anggota DPRD. Bahkan ia menganggapnya sebagai suatu keanehan.

"Para wakil di DPR RI dan DPRD tidak bisa dipercaya? Lho, bukankah rakyat sendiri yang memilih? Yang memilih wakil rakyat kan rakyat juga. Sekarang para wakil rakyat dimaki-maki, kan membingungkan. Pilih-pilih sendiri, dimaki-maki sendiri," ujar dia.

Saat ini, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri.

Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sepakat pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara itu, Fraksi PDI-P, Hanura, dan PKB tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memilih untuk mundur dari Gerindra karena tak setuju terhadap pengesahan revisi RUU Pilkada itu.

Sebab, menurut Basuki, pemilihan kepala daerah melalui DPRD mencoreng reformasi dan demokrasi yang tertanam di Indonesia.

Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih merupakan pihak yang saat ini menyetujui pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPRD. Rencananya revisi RUU Pilkada akan disahkan pada 25 September mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW4

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW4

Megapolitan
12.851 ASN di DKI Jakarta Masuk Usulan Penonaktifan NIK

12.851 ASN di DKI Jakarta Masuk Usulan Penonaktifan NIK

Megapolitan
Jaga Keakuratan, Dukcapil DKI Bakal Data 11,3 Juta Warga yang Tinggal di Jakarta

Jaga Keakuratan, Dukcapil DKI Bakal Data 11,3 Juta Warga yang Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Pengamat: Kaesang Lebih Berpotensi Menang di Pilkada Bekasi Ketimbang di Depok

Pengamat: Kaesang Lebih Berpotensi Menang di Pilkada Bekasi Ketimbang di Depok

Megapolitan
Polda Metro Pastikan Video Soal Tepung Dicampur Narkoba Hoaks

Polda Metro Pastikan Video Soal Tepung Dicampur Narkoba Hoaks

Megapolitan
BPBD DKI Siapkan Pompa 'Mobile' untuk Antisipasi Banjir Rob di Pesisir Jakarta

BPBD DKI Siapkan Pompa "Mobile" untuk Antisipasi Banjir Rob di Pesisir Jakarta

Megapolitan
Ini 9 Wilayah di Pesisir Jakarta yang Berpotensi Banjir Rob hingga 29 Mei 2024

Ini 9 Wilayah di Pesisir Jakarta yang Berpotensi Banjir Rob hingga 29 Mei 2024

Megapolitan
Komplotan Maling Gasak Rp 20 Juta dari Kios BRILink di Bekasi

Komplotan Maling Gasak Rp 20 Juta dari Kios BRILink di Bekasi

Megapolitan
Supirnya Mengantuk, Angkot Tabrak Truk Sampah di Bogor

Supirnya Mengantuk, Angkot Tabrak Truk Sampah di Bogor

Megapolitan
KPAI: Banyak Program Pemerintah yang Belum Efektif Cegah Kekerasan Seksual pada Anak

KPAI: Banyak Program Pemerintah yang Belum Efektif Cegah Kekerasan Seksual pada Anak

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Penusuk Lansia di Kebon Jeruk

Polisi Kantongi Identitas Penusuk Lansia di Kebon Jeruk

Megapolitan
KPAI: Kekerasan Seksual pada Anak Bisa Dicegah lewat Pola Pengasuhan yang Adaptif

KPAI: Kekerasan Seksual pada Anak Bisa Dicegah lewat Pola Pengasuhan yang Adaptif

Megapolitan
Pengamat: Kalau Dukungan Dananya Besar, Peluang Kaesang Menang pada Pilkada Bekasi Tinggi

Pengamat: Kalau Dukungan Dananya Besar, Peluang Kaesang Menang pada Pilkada Bekasi Tinggi

Megapolitan
Polisi Tangkap 6 Remaja yang Terlibat Tawuran di Sawah Besar

Polisi Tangkap 6 Remaja yang Terlibat Tawuran di Sawah Besar

Megapolitan
Rubicon Mario Dandy Tak Dilirik Pembeli, Mobil Akan Dilelang Lagi dengan Harga yang Telah Dikorting

Rubicon Mario Dandy Tak Dilirik Pembeli, Mobil Akan Dilelang Lagi dengan Harga yang Telah Dikorting

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com