Ahok Tunggu Bantuan "Teman di Istana" untuk Bubarkan FPI

"Makanya, tunggu saja, tunggu teman saya di Istana (Jokowi jadi presiden) dulu saja. Saya enggak mau komentari Mendagri. Tunggu mendagri yang baru saja," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (9/10/2014).

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan, institusinya tidak dapat membubarkan FPI. Pembubaran FPI dapat dilakukan melalui proses hukum di pengadilan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Hal itu tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ada tiga jenis sanksi bagi ormas pelanggar ketertiban umum berdasarkan peraturan itu, yakni sanksi berupa teguran, pembekuan, dan pembubaran ormas.

Sementara itu, Basuki juga bersurat kepada Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Pol) Unggung Cahyono untuk menelusuri "aktor intelektual" di balik aksi anarkistis FPI.

"Saya minta Polda selidiki siapa penyandang dana, otak intelektual, dalangnya aksi itu siapa. Mereka yang harus lebih ditangkap dibanding koordinator lapangannya," kata Basuki.

Kendati demikian, Basuki mengapresiasi langkah dan kinerja Polda Metro Jaya dalam membekuk massa FPI yang melakukan tindak anarkistis di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (3/10/2014) lalu.

Terlebih lagi, kini Polda Metro Jaya telah menetapkan koordinator aksi Novel Bamu'min sebagai tersangka dan terancam hukuman kurungan penjara 5 sampai 8 tahun karena melanggar Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, dan Pasal 214 KUHP tentang Kejahatan.

Unggung juga memberi rekomendasi ke Kemendagri untuk membubarkan FPI karena sering melakukan tindak kekerasan dalam kegiatannya. "Saya kira Kapolda Metro Jaya itu luar biasa (kinerjanya), bagus (rekomendasi) itu," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.