DKI Alokasikan Sisa Lebih Anggaran untuk Program Ini

"Untuk membeli tanah, membangun RTH (ruang terbuka hijau), hotmix aspal jalan, membeli alat berat pengerukan sungai, kami juga mau pelihara alat berat itu sendiri, beli truk sampah, dan mengalokasikan ke Bank DKI biar bank kami naik jadi buku 4," kata Basuki, di Balaikota, Selasa (9/12/2014).

Menurut Basuki, rendahnya nilai serapan anggaran di tahun 2014 dan tingginya sisa anggaran disebabkan karena pola pembelian lahan yang salah. Banyak pembebasan dan pembelian lahan yang gagal dilaksanakan di tahun 2014. [Baca: Ini Strategi Ahok jika Pengesahan APBD DKI Molor]

Oleh karena itu, Basuki ingin mengubah pola pembelian lahan. Apabila sebelumnya, DKI mencari lahan terlebih dahulu baru membayarnya sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) maupun harga pasaran. Sekarang, DKI menyiapkan sejumlah uang, baru kemudian mencari dan membeli lahan.

"Saya tidak mau lagi tentukan posisi lahan di mana, harga di mana. Karena lahan itu kalau sudah naik harganya atau ada sengketa, tidak bisa beli. Sekarang, taruh saja duit Rp 5 triliun atau Rp 10 triliun, beli lahan asal ada surat lengkapnya, kami beli sesuai NJOP atau harga pasaran dan langsung bayar," kata Basuki.

Selain itu, ia juga mengimbau para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membeli barang dan jasa melalui e-katalog LKPP. Basuki tak mau lagi mendengar anggaran tidak terserap karena rumitnya proses lelang tender.

Pria yang akrab disapa Ahok itu juga sudah menegur LKPP untuk mengubah konsep pengadaan barang dan jasa. Saat ini, LKPP harus mengecek spesifikasi dan biaya produksi barang yang diajukan ke negara produsen. Kemudian LKPP baru dapat menetapkan harga di e-katalog.

"Ngapain pusing sih kayak gitu? Misalnya saya mau membeli handphone di e-katalog, LKPP enggak usah ke China untuk cek biaya produksi. Datang saja ke Electronic Solution atau toko HP, kalau cek ke luar negeri ya mati saja sudah. Kalau enggak mau (ubah sistem), ya saya lapor Presiden saja," kata Basuki mengancam.