Kompas.com - 09/12/2014, 19:57 WIB
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berbincang dengan mahasiswa Universitas Maranatha, Jakarta, Kamis (13/11/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPlt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berbincang dengan mahasiswa Universitas Maranatha, Jakarta, Kamis (13/11/2014).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggunakan anggaran pendahuluan jika pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) molor. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) telah menyusun program mana saja yang dialokasikan menggunakan anggaran pendahuluan.

"Jadi, anggaran mendahului untuk honor pekerja harian lepas (PHL) sudah kami siapkan," kata Basuki, di Balaikota, Selasa (9/12/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok itu pun meminta masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI untuk menyusun program mana saja yang dijadikan prioritas dan menggunakan anggaran pendahuluan.

Sebelum menggunakan anggaran pendahuluan, Basuki bakal menyiapkan peraturan gubernur (pergub) tentang pengeluaran daerah mendahului penetapan APBD 2015. Kebijakan ini juga pernah dilakukan Pemprov DKI di bawah pemerintahan Joko Widodo saat pengesahan APBD terlambat.

Saat itu, Jokowi menerbitkan Pergub Nomor 117 Tahun 2013 tentang pengeluaran daerah mendahului penetapan APBD 2014.

"Jadi, saya sudah minta seluruh SKPD kayak kapal mau tenggelam gitu lho, menyiapkan semua pelampung untuk jalan sendiri. Kami sudah minta seluruh SKPD untuk menjalankan program seperti biasa di 2015 dengan menggunakan APBD 2014," kata Basuki.

Pengeluaran daerah yang diperbolehkan untuk digunakan sebelum penetapan APBD adalah gaji dan tunjangan PNS, gubernur, wakil gubernur, kemudian pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD), honor pegawai tidak tetap, pembayaran telepon, air, listrik, internet (TALI), gas, jasa kebersihan, dan anggaran darurat untuk korban bencana alam.

Basuki juga mengaku tidak pusing jika tidak menerima gaji selama enam bulan bersama 106 anggota DPRD DKI. Konsekuensi itu sesuai surat edaran Mendagri Nomor 903/6865/SJ tanggal 2 November 2014 tentang percepatan penyelesaian rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2015. [Baca: Pengesahan APBD Terancam Molor, Ahok Santai Tak Digaji 6 Bulan]

"Enggak gajian, ya enggak gajian kan, makan saja di sini. Aku juga enggak pakai duit gajian, pusing amat. Pagi, siang, malam di sini, yang penting makan cukuplah," ujar Basuki.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Megapolitan
Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Megapolitan
Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Megapolitan
Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Megapolitan
Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Megapolitan
Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Megapolitan
Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Megapolitan
Polisi Buru Satu Buronan Terkait Kepemilikan Senjata Api di Kampung Ambon

Polisi Buru Satu Buronan Terkait Kepemilikan Senjata Api di Kampung Ambon

Megapolitan
Penggerebekan Kampung Ambon, Polisi Telusuri Kepemilikan Senpi hingga Peran Para Tersangka

Penggerebekan Kampung Ambon, Polisi Telusuri Kepemilikan Senpi hingga Peran Para Tersangka

Megapolitan
DKI Jakarta Masuk Zona Oranye, Warga Berpotensi Tak Bisa Shalat Id di Masjid dan Lapangan

DKI Jakarta Masuk Zona Oranye, Warga Berpotensi Tak Bisa Shalat Id di Masjid dan Lapangan

Megapolitan
400 Rumah di Kapuk Muara Terbakar, Warga Diungsikan ke Lapangan Bola

400 Rumah di Kapuk Muara Terbakar, Warga Diungsikan ke Lapangan Bola

Megapolitan
Bertahan dari Kebijakan Larangan Mudik, Maskapai Penerbangan Banting Setir Jadi Angkutan Kargo

Bertahan dari Kebijakan Larangan Mudik, Maskapai Penerbangan Banting Setir Jadi Angkutan Kargo

Megapolitan
Tiga Hari Larangan Mudik, 245.496 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Tiga Hari Larangan Mudik, 245.496 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X