Pengelolaan Limbah di Jakarta Lemah, Ini 11 Penyebabnya

BPK DKI menemukan sebelas penyebab lemahnya pengelolaan limbah di Jakarta. Kepala Perwakilan (BPK) Provinsi DKI Jakarta, Efdinal menyebutkan, pertama pengelolaan limbah domestik belum diatur dalam peraturan daerah.

"Penanganan air limbah domestik belum didukung oleh peraturan atau perangkat hukum yang mengikat. Perdanya belum ada. Sedangkan pergub yang cantolannya ke sana juga tidak ada. Kami dorong ada perda sebagai dasar hukum," kata Efdinal, dalam jumpa pers di Gedung BPK RI, di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2014).

Penyebab kedua yakni DKI belum mengorganisasikan pengelolaan limbah domestik dengan normal. Lembaga penanggung jawab atas kegiatan pengelolaan limbah domestik, khususnya pengelolaan kelembagaan tidak di atur jelas. Ketiga, upaya pengelolaan limbah rumah tangga atau grey water oleh DKI, juga belum optimal.

Padahal, limbah grey water disebut menyumbang 70-80 persen pencemaran di Jakarta. "Air limbah domestik grey water langsung dibuang ke saluran drainase tanpa diolah terlebih dulu, terindikasi menjadi sumber pencemaran terbesar di badan air permukaan DKI Jakarta," ujar Efdinal.

Keempat, yakni penerbitan dokumen rencana tata letak bangunan (RTLB) dan izin mendirikan bangunan (IMB) yang belum memperhatikan perencanaan atas instalasi air limbah domestik. Akibatnya, penanganan pencemaran limbah tidak dapat lebih dini daripada sumber pencemarannya.

Kelima, DKI belum melaksanakan pemeliharaan IPAL komunal secara berkala dan berkelanjutan. Saat ini, lanjut Efdinal, baru ada 35 komunal di DKI. Itupun 25 unit di antarannya tidak jelas kepemilikan dan pengelolaannya.

Baru 10 yang diserahterimakan oleh Dinas PU dan ditetapkan dalam Pergub 1701 Tahun 2013. Keenam, pengelolaan limbah domestik pada IPLT Pulo Gebang dan Duri Kosambi belum optimal. Misalnya, instalasi yang tidak terpelihara baik, SOP yang belum lengkap dan lainnya.

Ketujuh, kinerja pengelolaan limbah tinja belum optimal serta pengawasan atas penyedotan dan pengelolaan limbah septic tank lemah. Beberapa masalah pada poin ini misalnya penyedotan limbah septic tank yang tidak dikoordinasikan oleh Sudin Kebersihan dan penerbitan izin pengangkutan limbah septic tank tanpa didahului pemeriksaan fisik kendaraan.

Sementara poin kedelapan, pengelolaan air limbah domestik oleh PD PAL Jaya pada Waduk Setiabudi belum optimal. Salah satu permasalahan misalnya, BPK DKI menemukan Aerator IPAL di waduk itu tidak berfungsi sejak Januari 2014.

Kesembilan, pengembangan jaringan air limbah terpusat untuk pelanggan rumah tangga belum optimal. Beberapa masalah misalnya, PD PAL Jaya tidak mempunyai pemetaan jaringan pipa air limbah terkini.

Selain itu, cakupan pelanggan rumah tangga PD PAL Jaya masih rendah. "Terkait PD PAL, untuk pelanggan rumah tangga presentasinya sangat kecil. Tidak sampai 1 persen. Dia kebanyakan untuk mal, apartemen, sama perumah tanggaan yang besar, dengan presentasi 2 persen," ujar Ketua Tim Pemeriksa BPK DKI, Herman Wintyas.

Sementara ke sepuluh, upaya DKI dalam pencapaian indikator kinerja pengelolaan limbah domestik belum optimal, dan penurunan Biochemical Oxygen Demand (BOD) sebagai prasyarat dalam rangka percepatan penyelesaian outer sea wall DKI Jakarta sulit tercapai.

Salah satu masalahannya karena target peningkatan kualitas badan air di ibu kota tahun 2013, terutama air laut atau teluk tidak tercapai.

Kesebelas, koordinasi antar intansi dan sosialisasi pengelolaan limbah domestik belum optimal. "Antar instansi terkait, yang mana mengelola limbah belum baik," ujar Efdinal. Instansinya menyarankan agar masalah tersebut dapat diselesaikan oleh Pemprov DKI. Sehingga, lanjutnya, pengelolaan limbah bisa berjalan baik.