Ahok Ancam Usir Pedagang yang Jual Makanan Berbahaya

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Kepala BPOM RI Roy A Sparingga.

"Ke depan, pedagang yang berdagang di pasar milik Pemprov DKI kalau tertangkap menjual barang mengandung zat kimia berbahaya akan kita usir. Dia tidak boleh berdagang di pasar kami," kata Basuki di Balaikota, Kamis (12/2/2015).

Pria yang akrab disapa Ahok itu juga menawarkan dengan BPOM untuk kerja sama perizinan. Pemprov DKI saat ini telah memiliki Badan Pelayanan Terpadu Satu Atap (BPTSP).

"Kita berharap BPOM tidak perlu taruh orang. Bapak ibu punya kantor calo di seluruh kantor lurah dan camat di Jakarta. Jadi, orang kami menjadi calo bawa berkas permohonan ke kantor BPOM sehinggga warga Jakarta tidak perlu repot. Cara ini bisa membantu kami mengurai kemacetan di Jakarta," katanya.

Sementara itu, Roy A Sparingga mengatakan, Kota Jakarta sangat penting karena sebagai barometer dan miniatur Indonesia. "Jakarta adalah simpul peredaran obat dan makanan ilegal baik yang masuk maupun yang keluar ke daerah lain. Kami sering menemukan dari hasil pengawasan di luar. Setelah kami telusuri, ada di Jakarta," ujar Roy.

Ia mengatakan, kewenangan BPOM sangat terbatas sehingga pihaknya tidak dapat berbuat apa pun manakala menemukan suatu usaha yang mengantongi izin dari pemerintah, tetapi menjual produk ilegal.

"Sebagai contoh, ada salah satu toko di sana banyak produk ilegal, BPOM bisa menangani tetapi toko itu terus berjualan. Bahkan, hingga saat ini, BPOM masih menunggu keputusan pengadilan. Ya seperti begitu terus. Jadi, tidak memecahkan masalah, tidak ada efek jera," katanya.

BPOM, lanjut Roy, memiliki sejumlah catatan yang salah satu mengemuka soal pangan jajanan anak sekolah yang banyak mengandung zat kimia berbahaya.

"Selama lima tahun berjalan, BPOM terus mengintervensi dan sudah ada penurunan. Namun, belum bisa menangani masalah yang mendasar. Penyalahgunaan bahan berbahaya masih saja terjadi walaupun sudah ditekan. Kalau dilonggarkan, terus naik lagi. Maka, inilah saatnya kita harus hentikan karena menyangkut anak bangsa. Kita bisa hentikan dari Jakarta untuk memberikan contoh untuk daerah lain," tuturnya.

Roy menegaskan, perlu ada inovasi baru dan pihaknya siap melakukan terobosan tersebut dalam pengawasan peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya. "Memang sudah ada lima pasar di Ibu Kota yang menjadi model, tetapi belum sepenuhnya karena ada masalah mendasar, bagaimana kita memberdayakan komunitas di pasar serta sekolah. Kita ajak masyarakat bergerak membantu," katanya.