Tim Hak Angket DPRD Akan Selidiki Buku Trilogi Ahok

"Kalau buku trilogi itu, nah kan lucu kalau SKPD tidak mengajukan. Tidak mungkin DPRD yang ngajuin. Oleh karena itu nanti (penyelidikan) akan menuju ke sana. Siapa sih yang mengajukan buku trilogi hak angket itu?" ujar Ongen Sangaji, Senin (2/3/2015).

Selain itu, kata dia, penyelidikan hak angket juga meliputi dugaan suap yang dilakukan Basuki atau Ahok.

Ongen mengatakan Basuki menyuap agar dapat memasukkan pengadaan alat berat, tanah, pembebasan lahan, dan alat-alat kesehatan.

Dia mengklaim DPRD DKI memiliki bukti kuat mengenai hal tersebut. Bukti tersebut berupa berkas dokumen dari Basuki. Akan tetapi, kata Ongen, tim hak angket tetap memprioritaskan penyelidikan mengenai dokumen APBD yang diserahkan Ahok ke Kemendagri terlebih dahulu.

Ahok dianggap telah melakukan pelanggaran serius karena tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usulan bersama anggota DPRD dan Pemprov DKI. Ongen mengatakan setelah itu, tim hak angket akan mengumumkan hasil penyelidikannya kepada publik.

Ongen mengatakan penyelidikan bisa berlangsung cepat. "Tetapi penyelidikan pertama adalah kita harus mencari tau APBD yang di Kemendagri itu asli atau palsu," ujar Ongen.

"Nanti kita beritahu kepada masyarakat ini loh sebenarnya yang dibawa Pak Ahok. Kita tunjukkan bukti kita juga, ini loh sambutannya Pak Ahok waktu pembahasan. Kita punya tanda tangan loh, tetapi yang dikirim (ke Kemendagri) kok beda," ujar Ongen.

Usulan pengadaan buku trilogi Ahok tercantum di dalam pos Dinas Pendidikan DKI RAPBD 2015 yang melalui pembahasan Komisi E DPRD DKI.

Sementara di usulan Dinas Pendidikan dalam RAPBD DKI 2015, tak ada pengajuan program pengadaan buku tersebut. Pengadaan buku trilogi tersebut dianggarkan Komisi E DPRD DKI hingga Rp 30 miliar.

Buku rencanaanya akan diterbitkan dalam tiga seri, masing-masing Nekad Demi Rakyat (senilai Rp 10 miliar), Dari Belitung Menuju Istana (senilai Rp 10 miliar), dan Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku (senilai Rp 10 miliar).