"Saya mana mungkin melobi parpol untuk membatalkan angket. Orang saya enggak salah kok. Saya malah meminta ke semua parpol untuk jangan melakukan pembiaran sama fraksi (partai di DPRD) DKI untuk nyolong Rp 12,1 triliun," lanjut Basuki.
Basuki pun enggan menyimpulkan alasan DPP Partai Nasdem menginstruksikan Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI menarik hak angket. Basuki enggan berbicara perihal ketakutan yang dialami anggota partai tersebut karena ia telah memproses permasalahan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, Partai Nasdem menarik hak angket karena memiliki sikap terhadap temuan usulan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun di dalam RAPBD DKI. "Ini mungkin ketakutan seluruh Indonesia. Kalau saya berhasil melakukan (sistem e-budgeting), ini akan membawa dampak ke seluruh Indonesia untuk menerapkan e-budgeting, dan ini yang Pak Jokowi mau," kata Basuki.
Sebelumnya diketahui bahwa DPP Partai Nasdem memerintahkan Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI untuk mencabut hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan keluar dari kepanitiaan hak angket. Basuki juga sebelumnya dituding melobi Ketua Umum Partai Hanura Wiranto untuk membatalkan hak angket.