Orangtua Siswa Keluhkan Pungutan Komite Sekolah

Informasi ini disampaikan orangtua siswa dengan mengirimkan surat pembaca ke harian Kompas yang dimuat pada Senin (20/4). Orangtua murid bernama Elbahar Manhoeri itu mengatakan, sejak 10 April 2015, diadakan pemisahan kelas. Murid yang sudah membayar uang komite dimasukkan kelas ber-AC, dan yang belum membayar belajar di kelas tanpa AC.

Sejumlah orangtua siswa lain yang ditemui di sekolah membenarkan adanya permintaan donasi itu. "Semua laporan itu benar. Bahkan, jumlah donasi yang telah dibayarkan dipasang di papan pengumuman dan murid yang belum membayar akan di-bully," ujar salah satu orangtua murid, Selasa (21/4).

Dengan pertimbangan menghindari perundungan (bullying), sumber tersebut sengaja menolak namanya disebutkan.

Dia lalu memperlihatkan sebuah pesan BBM yang dikirimkan wakil orangtua kelas beberapa hari lalu. Isinya berupa imbauan untuk segera membayar donasi.

"Sekolah sebenarnya tidak ada masalah. Tapi tidak fair saja dalam pembagian beban donasi," kata orangtua siswa lainnya.

Secara terbuka, komite sekolah menyampaikan total anggaran satu tahun di SD tersebut senilai Rp 1.414.650.000. Jika angka itu dibagi rata dengan 743 jumlah siswa di sekolah itu, total akan menjadi Rp 1.903.970 per murid per tahun. Namun, menurut pengakuan orangtua khususnya kelas 1, mereka diminta membayar donasi Rp 5 juta per tahun.

Untuk fasilitas sekolah, SD Negeri Rawamangun 12 Pagi menyediakan AC 2-3 buah per kelas. Tiap kelas di gedung tiga tingkat itu juga dilengkapi infocus. Sebelumnya, sekolah ini merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Ketua Komite SD Negeri Rawamangun 12 Pagi Mohamad Sukri membantah hal itu. Menurut dia, donasi ini merupakan wujud gotong royong dari orangtua agar fasilitas sebagai sekolah reguler plus tetap dapat terpenuhi.

Sifatnya sukarela

Mohamad mengatakan, donasi yang dimaksudkan itu bersifat sukarela. Namun, target anggaran itu memang harus terpenuhi untuk membayarkan biaya-biaya yang tidak dapat ditutupi biaya operasional pendidikan dari pemerintah.

"Kami terus mengajak orangtua untuk rela menyumbang," katanya. Sebagian besar anggaran digunakan untuk menggaji 33 tenaga honorer di sekolah tersebut. Selain itu, sekolah juga harus membayar tunjangan listrik yang mencapai Rp 22 juta per bulan. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana juga dianggarkan agar fasilitas sekolah tetap sama seperti saat berstatus RSBI.

Mohamad mengatakan, anggaran itu sudah disepakati bersama sebagian besar orangtua murid. Tanpa donasi dari orangtua, pihak sekolah tidak bisa membayar para tenaga honorer.

Kepala SD Negeri Rawamangun 12 Pagi Khusnul Khotimah mengatakan, pihak sekolah sudah dipanggil Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur untuk memberikan klarifikasi terkait surat pembaca tersebut.

Secara terpisah, Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud Hamid Muhammad menegaskan, standar fasilitas sekolah negeri telah ditetapkan Kemdikbud. Di luar standar tersebut, dapat saja diadakan oleh sekolah atau pemerintah daerah sepanjang tidak memberatkan orangtua siswa. (B06/LUK)

------------------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Rabu (22/4/2015) dengan judul "Orangtua Siswa Keluhkan Pungutan Komite Sekolah"