Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, Joko gagal atau lambat merealisasikan berbagai rencana program unggulan Dinas KUMKMP, terutama dalam hal penataan serta pendataan pedagang kaki lima (PKL).
"Sebenarnya yang enggak mau kerja itu Dinas Koperasi dan UMKM. Ini mungkin salah satu (pejabat) yang akan kami ganti," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (7/5/2015).
Bahkan, lanjut dia, tak menutup kemungkinan ia akan menempatkan perempuan untuk menjabat posisi itu. Basuki mengaku puas dengan kinerja dua perempuan pejabat di DKI, yakni Kepala Dinas Kebersihan DKI Saptastri Ediningtyas dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji.
Bahkan, lanjut Basuki, Ika sebelumnya bukan merupakan pegawai internal Dinas Perumahan DKI, melainkan pegawai Dinas Sosial DKI. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, database pendataan PKL seharusnya terintegrasi dengan Smart City. Namun, Dinas Koperasi dan UMKM DKI meminta tenggang waktu hingga Juni, padahal sudah diminta sejak tahun 2014.
"Lurah camat sudah punya data PKL. Kami ingin (terintegrasi dengan) smart city, Dinas UMKM bilang kasih waktu sampai Juni tapi kan saya sudah minta tahun lalu. Saya pikir Kepala Dinas UMKM ini ganti ibu-ibu saja, ditarik dari orang (Dinas) Sosial lagi biar kenceng kerjanya," kata Basuki.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengisyaratkan Joko Kundaryo bakal dipecat dari jabatannya. Senada dengan Basuki, Saefullah mengatakan Joko gagal merealisasikan beberapa program unggulan. "Kalau Pak Gubernur yang ngomong, biasanya benar. Tunggu saja," kata Saefullah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.