Bestari Barus: Pokir Saya Akan "Unlimited"

"Saya katakan, pokir saya akan unlimited. Saya akan anggarkan apa saja, dan sudah saya sampaikan kepada Gubernur, pokir saya unlimited kalau begini caranya," ujar Bestari di gedung DPRD DKI, Rabu (13/5/2015).

Bestari mengatakan dia akan mengusulkan apapun selama hal itu memang diperlukan masyarakat. Kebutuhan masyarakat, kata Bestari, tidak dapat ditentukan jumlahnya. Apabila kebutuhan masyarakat begitu banyak, anggota Dewan harus memperjuangkannya.

Bestari mengaku akan mengusulkan semuanya. Kemudian, dia akan melihat apakah usulan tersebut akan diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bestari mengetahui, pokir tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam anggaran perubahan tahun 2015.

Itu merupakan dampak dari disahkannya peraturan gubernur untuk anggaran tahun ini. Akan tetapi, kata Bestari, setidaknya usulan bisa dimasukan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun depan.

"Tapi, begitu itu enggak dikerjakan, saya sebagai anggota dewan akan 'bunyi'," ujar Bestari.

Pekan ini anggota DPRD DKI Jakarta sedang memasuki masa reses. Sebagian legislator memanfaatkan waktu ini untuk bertemu dengan warga yang ada di daerah pemilihan masing-masing.

Masa reses itu untuk menampung aspirasi masyarakat yang akan disusun dalam pokok pikiran. Pokir sendiri merupakan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota legislatif saat masa reses. Aspirasi itu kemudian diajukan oleh legislatif kepada eksekutif dalam pembahasan anggaran.

Pokir ini diatur dalam Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang Tata Tertib. Badan Anggaran disebutkan mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, paling lambat lima bulan sebelum APBD ditetapkan.