Jokowi Diharapkan Beri Solusi Terbaik bagi PKL Monas

JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam proses penertiban PKL di kawasan Monas. Hal itu menyusul penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap PKL yang ada di kawasan tersebut.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menilai, menciptakan keteraturan di Monas tidak harus dengan cara menggusur keberadaan PKL, tetapi menatanya. Ia mengambil contoh mengenai penataan PKL yang ada di sekitar istana raja Thailand di Bangkok.

"Kita ingin seperti di Thailand, di depan istana rajanya PKL tertata rapi, disiplin, cantik-cantik, ganteng-ganteng, kenapa di sini tidak seperti itu? Padahal, kan itu bisa jadi daya tarik wisatawan. Monas ini bisa jadi tujuan utama wisata setelah Borobudur," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Menurut Ali, penataan yang bisa dilakukan di Monas adalah dengan cara mengharuskan PKL untuk hanya berjualan barang-barang yang terkait dengan Monas. Ia yakin cara tersebut bisa jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

"Kita usulkan PKL Monas tidak boleh jualan aksesori lain, kecuali yang terkait dengan Monas. Tidak boleh ada lagi yang jualan kaus bola. Jadi dari tas, kaus, gantungan kunci, semuanya Monas," papar dia.

Ali menilai penertiban terhadap PKL Monas yang tidak dibarengi dengan penyediaan lokasi pengganti hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebab, ia menganggap para PKL yang tergusur dan kehilangan mata pencarian berpotensi menjadi pelaku kejahatan.

"PKL seharusnya ditata, diatur, diajak dialog secara manusiawi. Karena mereka cuma mau berjualan yang halal supaya perutnya tetap terisi. PKL itu kalau mata pencariannya hilang, mereka berpotensi mencurinya besar, copetnya besar, kesempatan mengedarkan narkobanya juga besar. Jadi 1.071 PKL di luar Lenggang Jakarta harus makan. Kalau tidak, mereka mau makan apa? Apalagi sekarang ekonomi lagi lesu," ujar Ali.