Segera Tambah Kapasitas Kir

JAKARTA, KOMPAS — Penambahan kapasitas tempat uji kir DKI Jakarta dinilai mendesak. Penutupan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke dan Jagakarsa sejak 2012 membuat jalur pengujian berkurang dari 21 jalur menjadi tujuh jalur, sekaligus berdampak terhadap panjangnya antrean pemohon.

Sejak 23 Juli 2014, Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Angke di Jakarta Barat ditutup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama, ketika itu menjabat Wakil Gubernur DKI, melakukan inspeksi mendadak ke PKB Kedaung Angke didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil sidak menunjukkan indikasi lokasi PKB itu sarang korupsi.

Setelah penutupan PKB Kedaung Angke, pengujian dialihkan ke tiga lokasi PKB lain, yakni PKB Cilincing, Ujung Menteng, dan Pulogadung.

Pengalihan lokasi pengujian menciptakan antrean. Di PKB Cilincing, Jakarta Utara, misalnya, antrean kendaraan mengular hingga ke Jalan Raya Cilincing saat awal pengalihan, yakni Juli-Agustus 2014. Demikian pula di PKB Pulogadung dan Ujung Menteng, Jakarta Timur.

Kepala Unit Pengelola PKB Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ismanto, Senin (10/8), menyebutkan, situasi itu menuntut perbaikan proses pendaftaran, pengujian teknis, dan pembayaran. Sejak itu, pendaftaran diubah, pemohon tak perlu membawa kendaraan ke lokasi PKB. Pemohon pun mengantre layaknya antrean di bank dengan kupon dan informasi mengenai jadwal pengujian.

Ismanto menjelaskan, selama kurun waktu 1992-2012, ada dua kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola PKB Kedaung Angke dan Jagakarsa di Jakarta Selatan melalui perjanjian kerja sama bangun, operasi, dan transfer. Lahan semestinya kembali ke DKI setelah 20 tahun periode kerja sama selesai. Namun, proses pengalihan belum tuntas.

"Proses pengambilalihan berlarut sehingga berdampak terhadap pelayanan uji kir. Kapasitas berkurang. Padahal, jumlah kendaraan terus bertambah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, tambahan kapasitas pengujian sangat mendesak," ujar Ismanto.

Antre satu bulan

Perbandingan antara pemohon dan kapasitas pun kian timpang. Dalam situasi normal, pemohon di PKB Pulogadung berkisar 400-500 pemohon. Sebelum ada limpahan dari PKB Kedaung Angke, proses kir berlangsung satu-tiga hari. Kini, seperti halnya di PKB Pulogadung, pemohon harus menunggu hingga satu bulan sejak pendaftaran untuk uji kelayakan kendaraannya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menambahkan, pihaknya berulang kali menerima pengaduan soal panjangnya antrean uji kir. Sebab, kini tinggal tujuh jalur pelayanan dari total 21 jalur yang sebelumnya ada. Ketujuh jalur itu yakni 2 jalur di Pulogadung, 3 jalur di Ujung Menteng, dan 2 lainnya di Cilincing.

Antrean membuat petugas tergesa sehingga pengujian tak maksimal. Menurut Andri, pihaknya juga menambah jam layanan karena panjangnya antrean. "Untuk itu, kami menargetkan Jagakarsa bisa beroperasi tahun ini dan Kedaung Angke tahun depan," ujarnya.

Pembenahan tempat pengujian kendaraan dianggap penting sejalan dengan operasi massal terhadap angkutan umum. Selain kelengkapan administrasi dan kesiapan pengemudi, operasi juga fokus pada kendaraan, khususnya terkait kelayakan jalan.

Calo beraksi

Lamanya waktu tunggu uji kir dimanfaatkan para calo. Frangki (43), sopir angkot di wilayah Tanjung Priok, mengatakan, dirinya harus mengambil nomor antrean sebulan sebelum mobil angkot berwarna birunya diuji. Setelah mendapat giliran, dia lalu membawa mobil ke PKB Ujung Menteng, Pulogadung, Jakarta Timur, yang menjadi lokasi pengujian kendaraannya.

"Daripada saya harus menunggu lama, ya, mau tidak mau pakai jasa calo. Waktu itu saya bayar Rp 100.000. Biaya resmi Rp 87.000," ucap ayah lima anak ini.

Frangki menambahkan, setiap hari ada sekitar 500 mobil yang melakukan uji kir di PKB tersebut. Apabila menggunakan jalur resmi, waktu pengujian tidak pasti sehingga membuat mobil tidak bisa digunakan untuk mencari penumpang.

Akhirnya, ujarnya, hampir semua sopir atau pemilik kendaraan memanfaatkan jasa calo dalam mengurus uji kir. "Sialnya, stiker kirnya katanya habis. Jadi, saya cuma dikasih selembar kertas yang menyatakan kalau mobil saya lolos uji kir," ucap warga Plumpang ini. (JAL/MKN)

_______________________

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Agustus 2015, di halaman 27 dengan judul "Segera Tambah Kapasitas Kir".