Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Merdeka Itu Tidak Ada Diskriminasi...

Kompas.com - 17/08/2015, 10:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan arti kemerdekaan bagi warga Jakarta, yakni ketika pemimpinnya sudah mampu mewujudkan keadilan sosial. Salah satunya adalah dengan memberantas oknum pejabat serta oknum ormas untuk menguasai lokasi tertentu. 

"Prinsip kami jelas, merdeka itu ketika tidak ada diskriminasi di bidang pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan tempat usaha yang ada di Jakarta. Tidak ada lagi lahan yang dikuasai kelompok-kelompok tertentu," kata Basuki saat menjadi inspektur upacara pada apel HUT Ke-70 Republik Indonesia, di Lapangan Monas, Senin (17/8/2015). 

Menurut dia, seorang pemimpin harus lurus. Jika kepalanya lurus, maka bawahannya tidak berani untuk tidak lurus seperti yang dicontohkan pemimpinnya.

Untuk itu, dia melanjutkan, Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya terus melaksanakan seleksi dan promosi terbuka bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Jika PNS tidak mau bekerja dengan baik, maka pegawai tersebut segera dijadikan staf atau dipensiunkan lebih dini.

"Kami harap terus memberi kesempatan kepada pegawai yang mau berdedikasi dan bisa memimpin, serta mewujudkan keadilan sosial," kata Basuki. 

Di bidang pendidikan, kata dia, Pemprov DKI telah mengalokasikan sejumlah anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi 489.000 siswa kurang mampu. Semua siswa bisa menggunakan KJP secara nontunai dan tidak lagi dapat ditarik tunai.

Dalam bidang kesehatan, kata Basuki, Pemprov DKI telah menambah 1.270 ranjang di rumah sakit pada tahun ini. Program Ketok Pintu Layani Dengan Hati juga diharapkan Basuki terus berjalan menghampiri warga yang kesulitan.

"Saya tidak mau warga miskin tidak mempunyai (sarana) transportasi untuk datang ke puskesmas. Dokter dan puskesmas keliling yang harus datang mengobati. Kami juga mencanangkan 1.250 warga diurus 1 dokter, 1 bidan, dan 1 perawat. Kami juga bersyukur, dari 10 juta penduduk, sudah 9,1 juta jiwa tercatat sebagai pemegang kartu BPJS Kesehatan," kata Basuki. 

Untuk tempat tinggal, Pemprov DKI terus membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga relokasi. Prinsip Pemprov DKI adalah tidak menggusur permukiman warga, selama rusunawa belum siap.

Adapun dari sisi usaha, Basuki bertekad menggalakkan program Lima Tertib (5T) bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. "Saya percaya, DKI akan mulai menjadi model dan contoh. Ini sebuah transformasi menuju Indonesia Baru, dan kita segera melihat Jakarta Baru diwujudkan," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gaji Dipotong untuk Tapera, Pegawai Swasta: Curiga Uangnya Dipakai Lagi oleh Negara

Gaji Dipotong untuk Tapera, Pegawai Swasta: Curiga Uangnya Dipakai Lagi oleh Negara

Megapolitan
Fakta-fakta Penemuan Mayat Dalam Toren Air di Pondok Aren: Korban Sempat Pamit Beli Kopi dan Ponselnya Hilang

Fakta-fakta Penemuan Mayat Dalam Toren Air di Pondok Aren: Korban Sempat Pamit Beli Kopi dan Ponselnya Hilang

Megapolitan
Heru Budi Sebut Bakal Ada Seremonial Khusus Lepas Nama DKI Jadi DKJ

Heru Budi Sebut Bakal Ada Seremonial Khusus Lepas Nama DKI Jadi DKJ

Megapolitan
Keberatan soal Iuran Tapera, Karyawan Keluhkan Gaji Pas-pasan Dipotong Lagi

Keberatan soal Iuran Tapera, Karyawan Keluhkan Gaji Pas-pasan Dipotong Lagi

Megapolitan
Duka Darmiyati, Anak Pamit Beli Kopi lalu Ditemukan Tewas Dalam Toren Tetangga 2 Hari Setelahnya

Duka Darmiyati, Anak Pamit Beli Kopi lalu Ditemukan Tewas Dalam Toren Tetangga 2 Hari Setelahnya

Megapolitan
Pengedar Narkoba di Koja Pindah-pindah Kontrakan untuk Menghilangkan Jejak dari Polisi

Pengedar Narkoba di Koja Pindah-pindah Kontrakan untuk Menghilangkan Jejak dari Polisi

Megapolitan
DPC Gerindra Tunggu Instruksi DPD soal Calon Wali Kota Pilkada Bogor 2024

DPC Gerindra Tunggu Instruksi DPD soal Calon Wali Kota Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Perempuan Tewas Terlindas Truk Trailer di Clincing, Sopir Truk Kabur

Perempuan Tewas Terlindas Truk Trailer di Clincing, Sopir Truk Kabur

Megapolitan
Keluarga di Pondok Aren Gunakan Air buat Sikat Gigi dan Wudu dari Toren yang Berisi Mayat

Keluarga di Pondok Aren Gunakan Air buat Sikat Gigi dan Wudu dari Toren yang Berisi Mayat

Megapolitan
Heru Budi: Tinggal Menghitung Bulan, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Heru Budi: Tinggal Menghitung Bulan, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Megapolitan
Saat Bintang Empat Prabowo Pemberian Jokowi Digugat, Dinilai Langgar UU dan Sarat Konflik Kepentingan

Saat Bintang Empat Prabowo Pemberian Jokowi Digugat, Dinilai Langgar UU dan Sarat Konflik Kepentingan

Megapolitan
Tabrakan Beruntun di Jalan Yos Sudarso, Pengendara Mobil dan Motor Luka-luka

Tabrakan Beruntun di Jalan Yos Sudarso, Pengendara Mobil dan Motor Luka-luka

Megapolitan
Dalam 5 Bulan, 20 Warga Kota Bekasi Meninggal karena DBD

Dalam 5 Bulan, 20 Warga Kota Bekasi Meninggal karena DBD

Megapolitan
Petugas Tertibkan Stiker Kampanye Bakal Calon Wali Kota Bogor yang Tertempel di Angkot

Petugas Tertibkan Stiker Kampanye Bakal Calon Wali Kota Bogor yang Tertempel di Angkot

Megapolitan
APK Kandidat Cawalkot Bogor Dicopot karena Belum Masa Kampanye, Termasuk Milik Petahana

APK Kandidat Cawalkot Bogor Dicopot karena Belum Masa Kampanye, Termasuk Milik Petahana

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com