Ahok: Warga DKI Belum Merdeka...

"Kita selalu memekikkan kata 'merdeka, merdeka, dan merdeka'. Tapi, kenyataannya warga DKI belum merdeka dari oknum pejabat dan oknum ormas. Warga masih suka dipalak dan dikutip, ini tidak beda dari zaman penjajahan yang selalu mengutip upeti," kata Basuki, saat menjadi Inspektur Upacara Apel HUT ke-70 RI, di Lapangan Selatan Monas, Jakarta, Senin (17/8/2015). 

Meski demikian, menurut dia, tahun ini Pemprov DKI lebih berhasil dibanding pemerintahan sebelumnya. Salah satu indikatornya adalah tidak ada lagi pegawai outsourcing yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI dan DKI Jakarta.

Menurut dia, sistem outsourcing tersebut tidak berpihak pada warga kurang mampu. Basuki telah menetapkan, tidak boleh ada pegawai yang mendapat gaji di bawah nilai upah minimum provinsi (UMP) 2015 senilai Rp 2,7 juta.

"Kami tidak bisa memberi toleransi sedikit pun kepada perusahaan yang memberi gaji pegawai di bawah nilai UMP. Kami juga tidak mentolerir anak-anak yang tidak bisa sekolah, tidak ada diskriminasi pendidikan di Jakarta," kata Basuki. 

Pada kesempatan itu, ia juga berharap pekerja prasarana dan sarana umum (PPSU) bisa membantu mewujudkan Jakarta yang semakin bersih serta tertata rapi. Begitu pula dengan personel Satpol PP untuk bekerjasama dengan kepolisian dan melaksanakan program lima tertib (5T).

"Enggak ada lagi oknum memungut biaya sewa lapak. Kita harus berantas itu semua, itulah arti kemerdekaan sesungguhnya," kata Basuki. 

Apel tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, pejabat Pemprov DKI, serta pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.