Ahok Mau Minta Polda Pimpin Penggusuran, Ini Kata Warga Bidaracina

Astriyani, anggota Tim 14 warga Bidaracina, berpendapat, pemerintah tidak dibenarkan jika menggunakan aparat negara untuk melakukan penertiban. Pasalnya, lahan yang akan menjadi lokasi akses masuk (inlet) sodetan Ciliwung-KBT justru diklaim pihak swasta.

"Apakah bisa dibenarkan kalau organ negara digunakan untuk merelokasi (di) tanah yang diklaim dimiliki pihak swasta. Itukan penggunaan kekuasaan negara yang tidak pada tempatnya, abuse of power. Masa mereka mau menggunakan organ negara untuk tanah swasta," kata Astriyani kepada Kompas.com, di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (26/8/2015).

Seperti diketahui, warga setempat mempertanyakan munculnya nama Hengki di lahan seluas 8.000 meter persegi di Bidaracina. Lahan milik Hengki tersebut menurut rencana akan jadi lokasi inlet pembuatan Sodetan Ciliwung-KBT. Namun, nama Hengki tidak pernah dikenal atau disebut dalam sosialisasi sebelumnya dengan warga.

"Kami juga enggak pernah tahu siapa Hengki itu. Lucunya juga, selama dari sosialisasi (penertiban sejak) tahun 2014, itu enggak pernah disebutkan (nama Hengki)," ujar Astriyani. [Baca: Bagaimana Rencana Penertiban di Bidaracina?]

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah bersepakat dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian untuk bersama merelokasi warga bantaran Kali Ciliwung ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang disediakan Pemprov DKI.

Dua kawasan yang akan ditertibkan setelah Kampung Pulo adalah Bidaracina dan Bukit Duri. [Baca: Ahok Minta Polda Pimpin Relokasi Warga Bidaracina dan Bukit Duri]

"Kami minta polisi yang pimpin relokasi. Saya sudah rapatkan dengan Polda Metro Jaya," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (25/8/2015). 

Meski Polda Metro Jaya yang akan memimpin relokasi, Satpol PP DKI juga akan ikut dalam proses untuk menertibkan permukiman liar warga di bantaran Kali Ciliwung tersebut.

Menurut Basuki, Satpol PP DKI tidak boleh kehilangan fungsinya untuk menjalankan Perda Ketertiban Umum (Tibum) Nomor 8 Tahun 2007.

Keputusan melibatkan kepolisian itu diambil karena aparat kepolisian lebih berpengalaman ketika mengatasi kericuhan. Contohnya ialah seperti menembakkan gas air mata dan lain-lain.

"Kami akan masukkan intel ke sana. Sama seperti saat kami bereskan Taman Burung di Pluit. Yang pasti, Bidaracina dan Bukit Duri harus kami bereskan untuk sodetan Ciliwung," ujar Ahok.